EVALUASI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN OBAT, BMHP, ALKES PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI PUSKESMAS KABUPATEN BREBES

DONI HENDRI, Dr. Satibi, M. Si., Apt; Dr. Dwi Endarti, M. Sc., Apt

2017 | Tesis | S2 Ilmu Farmasi

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 dan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 menjadi acuan dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Tujuan penelitian ini, 1). Mengevaluasi pelayanan, pengelolaan, 2). Mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat pelayanan dan pengelolaan, 3) Merumuskan solusi untuk meningkatkan pelayanan, pengelolaan obat, BMHP, alkes PONED di puskesmas Kabupaten Brebes. Penelitian deskriptif diperoleh dengan observasi LPLPO 22 puskesmas PONED tahun 2016, evaluasi kesesuaian dengan DOEN, Fornas, Daftar Tilik, ketersediaan, kecukupan, persentase dan nilai rusak, kadaluarsa, rata-rata waktu kekosongan, wawancara mendalam pengelola obat, Kepala Seksi Farmasi, Kepala Bidang KIA Gizi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat dan merumuskan solusi perbaikan menggunakan Basic Priority Rating Scale (BPRS). Hasil penelitian: 1) pelayanan, pengelolaan obat, BMHP, alkes PONED oleh Apoteker 54,55-59,09 %, TTK 27,27-31,82 %, non farmasi 13,64%, pelayanan farmasi klinik belum maksimal. Kesesuain obat, BMHP, alkes PONED dengan DOEN, Fornas, Daftar Tilik, ketersediaan, kecukupan di puskesmas PONED dengan apoteker tinggi dari TTK dan non farmasi, tetapi belum mencukupi kebutuhan.Persentase rata-rata waktu kekosongan obat dengan apoteker lebih rendah dari TTK dan non farmasi, 2) Permenkes Nomor 46 Tahun 2016 dan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 menjadi faktor pendukung pelayanan, pengelolaan, kurangnya apoteker, komunikasi di internal PONED menjadi faktor penghambat, 3) solusi untuk perbaikan seperti pemenuhan apoteker di puskesmas PONED, evaluasi sistem perencanaan, pengadaan di BLUD puskesmas, permintaan ke Dinkes Provinsi, pembinaan dan pelatihan rutin. Secara umum pelayanan dan pengelolaan obat, BMHP, alkes PONED di puskesmas PONED Kabupaten Brebes belum sesuai standar yang ditetapkan.

Government regulation number 51 of 2009 and Permenkes number 74 year 2016 become the reference in conducting pharmaceutical care in PHC. The objective of this research: 1) Evaluate service, management, 2) Identify supporting, inhibiting factor, 3) Formulate solution to improve services, management of drug, BMHP, alkes PONED Brebes district. Descriptive research was obtained by observation of LPLPO 22 PHC PONED 2016, evaluation of conformity with DOEN, Fornas, checklists, availability, adequacy, percentage and value damaged, expiration, out-of-stock duration, in-depth interview with Kepala Seksi Farmasi, Kepala Bidang KIA Gizi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes to identify supporting factors, inhibiting and formulating remedial solution Basic Priority Rating Scale (BPRS). Results of research showed that: 1) service, drug management, BMHP, alkes by pharmacist 54,55-59,09%, pharmacist technician 27,27-31,82%, non-pharmacist was 13,64%, clinical pharmacy services had not been fully implemented. Correspondence of drug, BMHP, alkes with DOEN, Fornas, checklists, drug availability and adequacy with pharmacist was higher than pharmacy technician and non-pharmacist, but not sufficient. Percentage of medication time span with low pharmacist from pharmacist technician and non-pharmacist, 2) Permenkes number 46 year 2016 and number 74 year 2016 became the supporting factor,of service, management, lacking of pharmacist, communication within PONED internals became the obstacle factor, 3) solution for improvement including fulfillment of pharmacist at PHC PONED, evaluation upon planning, procurement at BLUD, requests to provincial health administrative, coaching and regular training. In general, drug services and management of drug, BMHP, alkes at PHC PONED in Brebes regency has not meet the predetermined standard.

Kata Kunci : Kata Kunci: Puskesmas PONED, pelayanan, pengelolaan obat, BMHP, alkes/Keywords: PHC PONED, service and drug management, disposable medical supply, disposable medical equipment