PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KREDITOR KONKUREN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA DUGAAN PERBUATAN CURANG DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS: PERKARA ANTARA PT. SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA DENGAN PT. KARTIKA SELABUMI MINING)

M. FATTAH RIPHAT, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam sebuah proses upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mencapai perdamaian melalui voting dan telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, namun terdapat dugaan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh debitor untuk mencapai perdamaian tersebut, yang dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi antara PT. Sinar Intijaya Putraperkasa Dengan PT. Kartika Selabumi Mining. Tipe dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada normatif-empiris, sehingga penelitian ini dilakukan selain dengan menggunakan data sekunder yakni studi kepustakaan atau studi dokumen, penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa untuk dapat membuktikan suatu dalil keberatan terhadap perjanjian perdamaian dan pembuktian adanya dugaan tindak pidana persekongkolan dalam proses PKPU tidaklah mudah karena tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang kepailitan dan PKPU. Untuk itu, perlu dibuat aturan khusus terkait dengan proses PKPU serta Hakim pengawas dan Pengurus harus lebih aktif dan teliti serta inovatif dalam menangani perkara, terutama jika ditemukan adanya dugaan perbuatan curang dalam proses PKPU, hakim pengawas harus memeriksa setiap dokumentasi, surat-surat, akta-akta serta bukti-bukti yang diajukan terkait dugaan perbuatan curang tersebut secara teliti. Untuk para kreditor konkuren yang tidak sepakat atas perdamaian dapat melakukan upaya-upaya hukum antara lain, melakukan penolakan pengesahan perdamaian, mengajukan permohonan Kasasi, melakukan pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Upaya hukum yang dipilih haruslah tepat sasaran, sehingga para kreditor konkuren yang merasa dirugikan dapat benar-benar memperjuangkan haknya. Dan untuk Mahkamah Agung, harus lebih berani untuk mengkoreksi dan memperbaiki putusan pengesahan perdamaian yang dibuat oleh Pengadilan Niaga, apabila memang terdapat perbuatan curang dalam proses PKPU tersebut.

The purpose of this study was to analyze the legal protection of creditors concurrent in a process attempts Suspension of Payment (PKPU) which achieve through a vote and was approved by the Commercial Court, but there are allegations of fraud made by the debtor, Which in this study, the authors take examples of cases that occur between PT. Sinar Intijaya Putraperkasa With PT. Kartika Selabumi Mining. The type and method of research used in this study is normative-empirical, so that this research is conducted in addition to using secondary data ie literature study or document study, and also using primary data in the form of interview. The conclusion of this research is to prove an objection argument to peace agreement and the existence of alleged criminal acts of conspiracy in PKPU process is not easy, because it is not regulated clearly in Bankruptcy and PKPU Law. For that, it needs to be made specific rules associated with the process PKPU and also for The Judge of Trustees and The Board should be more active and innovative in handling the case, especially if the case of the alleged cheating in the process PKPU, The Judge of Trustees and The Board must be ensured that any documents, letters, certificates, deeds as well as the evidence submitted regarding the alleged misconduct thoroughly. For the concurrent creditors who do not agree on peace can undertake legal effort, among others, to the rejection of ratification of peace, to apply Cassation, cancellation of a peace that has been passed if the debtor fails to meet the contents of the peace. The chosen legal effort must be on target so that the concurrent creditors who feel disadvantaged can really fight for their rights. And for the Supreme Court, should be more willing to correct and improve peace endorsement decision made by the Commercial Court, if indeed there is fraud in the PKPU process.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perbuatan Curang, Kreditor Konkuren., Suspension of Payment, Fraud, Concurrent Creditors