BEREBUT LAHAN (Studi Prinsip Debottlenecking dalam Proses Pembangunan terhadap Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sleman)

FAIZ KASYFILHAM, R.b. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Arus pembangunan berkoridor ekonomi di Kabupaten Sleman dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dominasinya melalui skema pasar persaingan sempurna. Adapun pariwisata dan pendidikan telah ditetapkan sebagai arus utama dalam arah pembangunan dengan menggeser ekonomi berbasis pertanian. Berbagai pembangunan infrastruktur pariwisata dan pendidikan semakin lama semakin mengikis eksistensi lahan pertanian hingga >100 Ha per tahun melalui berbagai bentuk kontestasi lahan. Praktiknya, kontestasi lahan ini menciptakan pemilahan aktor secara dikotomis, dimana petani sebagai aktor minor dihadapkan pada pemerintah daerah dan investor sebagai aktor dominan yang ingin menguasai lahan demi proses akumulasi modal. Disinilah debottlenecking menemukan titik logisnya dimana menjadi satu prinsip yang digunakan oleh aktor dominan demi memenangkan kepentingannya. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana prinsip debottlenecking dalam pembangunan pariwisata dan pendidikan berpengaruh pada petani berdasarkan adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. Berdasarkan fokus pada debottlenecking dalam dinamika struktural, penelitian ini menemukan bahwa debottlenecking dijalankan melalui Pertama, secara implisit melalui nihilnya kepedulian pemerintah daerah dalam menata arah tata ruang dengan basis legal formal yang jelas. Kedua, penerapan kebijakan alih fungsi lahan tidak terbukti dalam ranah praktis yang ditengarai sebagai sesuatu yang disengaja. Melalui debottlenecking, adanya mekanisme struktural institusional berupa perizinan justru menjadi satu mekanisme yang ambigu. Hal ini dikarenakan Pertama, mekanisme perizinan menjadi dalih atas usaha pemerintah daerah untuk menekan alih fungsi lahan. Kedua, perizinan justru menjadi jalan tol bagi siapa saja yang dapat menembusnya. Ketiga, minimnya usaha pemerintah daerah dalam menjamin infrastruktur pertanian di akar rumput. Pada akhirnya, dinamika struktural dalam prinsip debottlenecking menjelaskan peranannya dalam mendukung kepentingan aktor dominan dalam dinamika pembangunan dan menjadi alat dari penguasa dan pemodal untuk mengeksklusi segala hambatan atas proses akumulasi modal. Adanya pariwisata dan pendidikan digunakan sebagai tema utama dalam prinsip debottlenecking untuk menarik investasi dan mengarahkan orientasi pembangunan pada ekonomi non pertanian dengan meningkatkan alih fungsi lahan sebagai means of production. Dinamika ini terus berjalan dengan semakin menggusur petani dan pertanian yang sudah tidak dinilai ekonomis dan menguntungkan.

The flow of economic corridor development in Sleman District in recent decades has demonstrated its dominance through a perfectly competitive market scheme. Tourism and education have been defined as a mainstream way in the direction of development by shifting agriculture-based economy. Various development of tourism infrastructure and education increasingly erodes the existence of agricultural land up to> 100 ha per year through various forms of land contestation. In practice, this land contestation creates the dichotomous division of actors, in which farmers as minor actors are confronted with local government and investors as dominant actors who want to control the land for the process of capital accumulation. This is where debottlenecking finds its logical point where it becomes a principle used by dominant actors to win their interests. Based on this background, this research tries to find out how the principle of debottlenecking in the development of tourism and education affects the farmers based on the change of land in Sleman District. This research is field research which use case study as research method. Based on the focus on debottlenecking in structural dynamics, this study found that debottlenecking is run through First, implicitly through the nil of local government concerns in arranging the spatial direction with a clear legal basis. Secondly, the application of land conversion policy is not proven in the practical realm that is suspected as something deliberate. Through debottlenecking, the existence of institutional structural mechanisms in the form of licensing becomes an ambiguous mechanism. This is because Firstly, the licensing mechanism is a pretext for local government efforts to suppress land conversion. Secondly, licensing becomes the main road for anyone who can penetrate it. Third, the lack of local government efforts in order to ensuring agricultural infrastructure at the grassroots. Finally, structural dynamics in the debottlenecking principle has explained its role in supporting the dominant actors' interests in the dynamics of development and become the tool of the goverment and capitalist to exclude all barriers to the process of capital accumulation. The existence of tourism and education is used as the main theme in the principle of debottlenecking to attract investment and direct the development orientation on non-agricultural economy by increasing the conversion of land function as a means of production. This dynamic continues with increasingly displacing farmers and farms that have not been valued economically and profitably.

Kata Kunci : Debottlenecking, Pembangunan, Alih Fungsi Lahan, Ekonomi Politik