PEMILIHAN UMUM 1955 DI SURAKARTA DAN YOGYAKARTA

SUTIYAH, Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A. ; Prof. Dr. Suhartono

2017 | Disertasi | S3 Sejarah

Kota Surakarta dan Yogyakarta di satu sisi merupakan daerah bekas ibu kota kerajaan yang memiliki kutur feodal, di sisi lain harus melaksanakan pemilihan umum (pemilu) 1955. Penelitian bertujuan untuk, pertama mengkaji implementasi demokrasi dalam pemilu 1955 di Surakarta dan Yogyakarta, di mana kedua dearah ini merupakan daerah kerajaan yang memiliki budaya feodal yang kuat dengan tradisi politik yang paternalistik; Kedua menjelaskan pengaruh kultur feodal terhadap pemilu 1955; Ketiga menjelaskan peran elite feodal dalam proses demokratisasi melalui pemilu 1955. Dari tujuan ini menghasilkan kajian tentang pemilu dari perspektif lokal dan menghasilkan kajian sejarah politik yang komprehensif dan aspiratif, khususnya terkait dengan masalah pemilu. Penelitian ini memanfaatkan sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis berupa arsip yang terdapat di Badan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Arsip Nasional Indonesia serta terbitan resmi pemerintah dan surat kabar sejaman seperti Berita Negara, Kedaulatan Rakjat, Perdamaian, Suara Masjarakat, Suluh Indonesia, Nasional, Duta Masjarakat, Pikiran Rakjat serta buku maupun penelitian terdahulu, baik dari penulis asing maupun dalam negeri. Sumber lisan adalah narasumber yang terlibat langsung dalam pemilu 1955. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama Pemilihan umum 1955 di Surakarta dan Yogykarta secara struktur tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan daerah-daerah lain di Indonsia, tetapi secara esensi belum mencerminkan sifat demokratis sebagaimana demokrasi dalam pemilu di negara modern. Demokrasi yang berjalan masih diwarnai oleh kultur feodal, terutama sifat paternalistik masyarakat. Kedua, terdapat dua pola pengaruh budaya feodal dalam pemilihan umum 1955, yaitu pada pelaksanaan pemilihan umum dan pada perilaku pemilih. Budaya feodal di satu sisi mengarahkan masyarakat untuk berparsisipasi, di sisi lain dimanfaatkan oleh pejabat di tingkat bawah dan elite politik untuk mengarahkan pilihan masyarakat pada partai politik yang diikuti. Ketiga terdapat perbedaan peran elite feodal di Surakarta dan Yogyakarta dalam proses demokratisasi melalui pemilu. Elite feodal di Surakarta tidak menampakkan peran aktifnya bahkan seperti lenyap dalam percaturan politik, khususnya berkaitan dengan pengembangan demokrasi, sebaliknya elite feodal Yogyakarta memiliki peran yang begitu besar. Elite feodal di Yogyakarta juga banyak yang menjadi pelopor dalam mengembangkan perilaku demokrasi.

The city of Surakarta and Yogyakarta on the one hand are an area of the former royal capital that has a feudal culture, on the other hand must carry elections in 1955. The study aims to, first examine the implementation of democracy in the 1955 elections in Surakarta and Yogyakarta, this is a royal territory that has a strong feudal culture with paternalistic political tradition; Second explains the influence of feudal culture on the 1955 election; The third describes the role of the feudal elite in the process of democratization through the 1955 election. From this objective resulted in the study of elections from a local perspective and resulted in a comprehensive and aspirational history of political studies, particularly with regard to electoral matters. This research utilizes written and oral sources. Written sources in the form of records contained in the archive of Daerah Istimewa Yogyakarta, the Regional Archive of Central Java Province and the National Archives of Indonesia and publication on government official and a newspaper contemporaries, especially Berita Negara, Kedaulatan Rakjat, Suara Masjarakat, Suluh Indonesia, Nasional, Duta Masjarakat, Pikiran Rakjat and books as well as previous studies, both from foreign and domestic authors. Oral sources are sources narasumber are directly involved in the election in 1955. The results of the studies are: first, the election of 1955 in Surakarta and Yogyakarta is structurally not significantly different from other regions in Indonesia, but essentially not reflecting democratic character as democracy in elections in modern countries. The running democracy is still characterized by feudal culture, especially the paternalistic nature of society. Secondly, there are two patterns of feudal cultural influences in the 1955 election, namely the implementation of elections and the behavior of voters. Feudal culture on the one hand leads people to participate, on the other hand exploited by lower-level officials and political elites to direct the society's choice of political parties to be followed. Third, there are differences in the role of feudal elite in Surakarta and Yogyakarta in the process of democratization through election. The feudal elite in Surakarta didn’t show its active role even as it disappears in the political arena, especially with regard to the development of democracy, whereas the Yogyakarta feudal elite has such a big role. Feudal elites in Yogyakarta are also many pioneers in developing democratic behavior

Kata Kunci : kultur feodal, demokrasi dan pemilihan umum, feudal culture, democracy and elections