Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang

TRI KARTIKA DEWI, Ahmad Amin, S.E., M.Sc

2017 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Laporan keuangan instansi pemerintah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pada tahun 2015, BPK menyimpulkan bahwa 30% salah saji pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) disebabkan karena salah saji pada akun aset tetap. Pada tahun 2014 dan 2015, BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) kepada Pemerintah Kota Magelang karena adanya salah saji pada akun aset tetap. Opini WDP yang didapat oleh Pemerintah Kota Magelang mendorong untuk dilakukan penelitian mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dapat dipahami permasalahan yang tengah terjadi dan dapat memberikan solusi. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dokumen LHP (Laporan Hasil Penelitian) dari BPK dan menganalisis hasil wawancara dengan partisipan yang berperan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Analisis dilakukan dengan cara memberi kode temuan-temuan dalam LHP dan transkripsi wawancara kemudian mengelompokkan permasalahan ke dalam tema yang sama. Pengamatan peneliti selama magang turut memperkuat validitas data. Hasil yang diperoleh adalah pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Magelang masih belum optimal karena SDM yang kurang baik, kurangnya komitmen pengurus barang, koordinasi yang belum efektif, fungsi pengawasan dan pembinaan yang belum efektif, dan masalah teknologi.

Government financial report is audited by BPK (Supreme Audit Board). In 2015, BPK concluded that 30% of mistatement in local government financial report was caused by fix assets. BPK figures out that the fix assets published have not complied with the reporting standard. One of the examples is the local government of Magelang. In 2014 and 2015, BPK gave the local government of Magelang a qualified opinion since there was misstatements on fix assets. This opinion lead a research about the asset management so that the the problem can be understood and finally solved. This research was conducted by analyzing both the LHP (audit report) of BPK and interview transcript of the interviewee who have role in managing asset. Data processing began by coding the findings in LHP and the transcript. Furthermore it was classified the problems into same theme. Lastly, the data validation was strenghtened by the judgement of researcher after observing the environment during the internship program. The result of this research shows that asset management in local government of Magelang was not managed optimally because of unqualified human resources, lack of employee commitment, ineffective coordination, supervision and direction, as well as technological issues.

Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Pengelolaan Aset, Aset Daerah, Pemerintah Kota Magelang