Dimensi Politik dari Implementasi Keadilan Transisional di Sri Lanka

DYAH NOVA C, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sri Lanka memulai proses transisi setelah pemerintah memenangkan perang -- yang telah berlangsung lebih dari dua dekade -- melawan kelompok LTTE. Namun, proses keadilan transisional yang sedang berjalan tidak lepas dari kritik pihak internasional karena dianggap terlalu lambat. Sebagai sebuah proses politik, terdapat beberapa alasan yang membuat keadilan transisional berjalan lambat di sana dan tidak sesuai dengan tujuan-tujuan serta mekanisme yang diharapkan oleh pihak internasional. Pertama, keadilan transisional terhambat oleh rezim yang terus berkuasa secara otoriter setelah perang berakhir. Kedua, setelah melalui pergantian tampuk kepemimpinan implementasi terus terhambat karena pemerintahan baru yang lebih mengedepankan tujuan politik seperti konsolidasi demokrasi dan keharmonisan antar-etnis daripada prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai moral. Meskipun begitu, perlu dipahami juga bahwa tidak ada resep yang pasti dalam proses rekonsiliasi dan terutama terkait keadilan transisional yang tidak dapat digeneralisasi, sebab setiap kasus memliki konteks yang berbeda sehingga mekanisme yang diambil serta tujuan akhirnya pun akan berbeda.

Sri Lanka began the transition process after the government won the war -- that has spanned more than two decades -- against the LTTE group. However, the ongoing transitional justice process cannot be spared from international critics because it is considered too slow. As a political process, there are several reasons that make transitional justice process goes slowly there and not in accordance with the objectives and mechanisms expected by the international society. First, the transition of justice is hampered by a regime that continues to rule with authoritarian attitudes after the war ends. Secondly, after the succession of leadership, implementations continue to be hampered by a new government that prioritizes political goals such as consolidation of democracy and inter-ethnic harmony rather than ethical principles and moral values. It should be understood, however, that there are no definite recipes in the reconciliation process and especially that transitional justice that cannot be generalized, because each case has a different context so that the mechanisms taken and the ultimate goal will be different.

Kata Kunci : keadilan transisional, rekonsiliasi, LTTE, Sri Lanka