Keabsahan Larangan Ekspor Mineral Mentah Indonesia Terhadap Ketentuan WTO

ALDILA IRSYAD, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo., S.H., LL.M

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan peraturan pelarangan ekspor mineral mentah dilihat dari ketentuan WTO dan untuk memahami fakta implementasi peraturan pelarangan ekspor mineral mentah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif dan metode deskriptif. Diambil kesimpulan bahwa larangan ekspor mineral mentah oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana di atur di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan ketentuan WTO tentang larangan restriksi kuantitatif yang diatur di Pasal 11 ayat (1) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Walaupun terdapat keadaan-keadaan di mana Pasal 11 ayat (1) GATT dapat dikecualikan, sebagaimana diatur di Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 GATT tentang Pengecualian Umum, tetapi pengecualian tersebut tidak dapat membenarkan larangan ekspor mineral mentah oleh Pemerintah Indonesia. Ditemukan bahwa hasil dari implementasi peraturan pelarangan ekspor mineral mentah di Indonesia memberikan pertumbuhan jumlah smelter di Indonesia dibandingkan sebelum berlakunya larangan tersebut walaupun hingga akhir tahun 2016 masih belum memenuhi target dari Pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menimbang ulang keberadaan larangan ekspor mineral mentah. Selain itu, perlu dibangun kesadaran potensi mineral mentah yang telah dimurnikan dan infrastruktur-infrastruktur yang mendukung keberadaan smelter.

This writing aims to determine the validity of Indonesian raw minerals export restriction compared to WTO provisions and to understand the fact of the implementation of the regulation restricting raw materials exports in Indonesia. This study was conducted using normative method. Secondary data are utilized for this research in qualitative and descriptive method. This concludes that a ban on the export of raw materials by the Government of Indonesia as stipulated in Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining contradicts the WTO provisions on General Elimination of quantitative restrictions provided in Article 11 Paragraph (1) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Notwithstanding the circumstances in which Article 11 Paragraph (1) of GATT may be exempted, as provided for in Article 11 paragraph (2) and Article 20 of GATT on General Exceptions, but such exceptions cannot justify the export ban of raw materials by the Government of Indonesia. It was found that the results of the implementation of the regulation on the prohibition of raw mineral exports in Indonesia gave the growth of smelter numbers in Indonesia compared to before the enactment of the ban even though until the end of 2016 it still did not meet the target of the Government of Indonesia. The results of this study are expected that the Government of Indonesia can reconsider the existence of a ban on the export of raw materials. In addition, it is necessary to build awareness of the potential of refined raw minerals and the infrastructures that support the existence of smelters.

Kata Kunci : Larangan Ekspor Mineral Mentah, Restriksi Kuantitatif WTO, Pembangunan Smelter, Raw Materials Export Restriction, WTO Quantitative Restrictions, Construction of Smelter