EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI PROVINSI JAWA TENGAH

FARIZA EKA FILDZAWATI, Revrisond Baswir, Dr., M.B.A., Ak., CA.

2017 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Tata kelola yang baik merupakan instrumen kebijakan agar terciptanya kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial masyarakat yang diperlukan dalam penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk berbagai tingkatan urusan negara. Tata kelola yang baik bertumpu pada tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen. Pelaksanaan tata kelola yang baik juga dilakukan di perusahaan daerah yang dimiliki oleh daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik merupakan kunci yang strategi dalam melawan tindakan korupsi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memiliki 10 BUMD yang beroperasi di bidang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan memberikan gambaran tentang penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan BUMD di Provinsi Jawa Tengah. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumen yang ada, Provinsi Jawa Tengah belum melakukan dengan optimal penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan BUMD. Untuk meningkatkan kinerja Pemprov Jawa Tengah khususnya mengenai tata kelola yang baik, perlu dibuatnya regulasi atau aturan hukum BUMD yang lengkap.

Good governance is a policy instrument for the creation of social welfare, integrity, and social cohesiveness required for the use of political and administrative economic powers for different levels of the country. Good governance built on three pillars: government, private sector, and society. Regional-Owned Enterprises (BUMD) is a business entity owned by local governments and has a role in creating regional prosperity by contributing to the locally generated revenue (PAD). Implementation of governance is also done in regional companies owned by the Regional State-Owned Enterprises (BUMD). The principles of good governance are the key strategies against corruption. Central Java Provincial Government (Pemprov) has 10 BUMDs located in different sectors.This study aims to provide an overview of the application of good governance principles to the implementation of BUMD in Central Java Province. The method used in this research is qualitative descriptive. Based on the results of the interviews and the existing documents, Central Java Province has not done optimally the principles of good governance in the implementation of BUMD. To improve the performance of the Central Java Provincial Government on good governance, it is necessary to create a complete regulation or legal rule of BUMD.

Kata Kunci : Tata Kelola Yang Baik, Badan Usaha Milik Daerah, Penyelenggaraan BUMD.