Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah oleh Cabang Kekuasaan Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 & Nomor 56/PUU-XIV/2016

SAFIRA SALSABILA, Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 melahirkan dinamika baru dalam rezim hubungan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pembatalan peraturan daerah oleh cabang kekuasaan eksekutif (executive review). Sebelumnya, Indonesia mengenal mekanisme executive review sebagai wujud upaya kontrol dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan ke daerah. Mekanisme ini memberi ruang kepada Presiden yang dalam hal ini mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah demi menjaga koherensi arah pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penulisan hukum ini memaparkan aspek kebulatan urusan sebagai rasionalitas dari penyelenggaraan executive review di Indonesia. Presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir pemerintahan berwenang untuk memastikan seluruh peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tetap relevan dengan arah pembangunan nasional. Lebih lanjut, penulisan hukum ini juga mengulas mengenai kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang hanya membatalkan delegasi kewenangan pelaksanaan executive review yang telah didelegasikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Pembatalan tersebut tidak kemudian menghilangkan kewenangan atributif Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah.

The Decision of the Constitutional Court Number 137 / PUU-XIII / 2015 and Number 56 / PUU-XIV / 2016 mark the new dynamics in the regime of supervisory relations by the central government against local governments, particularly in the context of the cancellation of the local law by the executive branch (executive review). Previously, Indonesia recognized the mechanism of executive review as a form of control from the central government towards the implementation of government affairs that have been delegated to local government. This mechanism gives power to the President who in this case delegates his authority to the Governor and Minister of Home Affairs, to revoke the local regulations in order to maintain the coherence of the direction of state development between central government and local government. This research describes the aspect of absolute sovereignty as a rationality of the executive review in Indonesia. The President as the ultimate holder of the governmental power authorized to ensure that the local law as the basis for the implementation of local government affairs is in line with the direction of state development. Furthermore, this research also potrays that Constitutional Court Decision nullify only the delegated authority of Governor and Minister of Home Affairs. The cancellation does not subsequently diminish the attributive authority of the President as the holder of the governmental power to revoke the local law.

Kata Kunci : Executive review, hubungan pengawasan, negara kesatuan, pemerintahan daerah.