The Politicization of Women's Rights in Malaysia: The Drive behind the Impasse of Fatwa Obligating Female Circumcision

NABILAH NUR ABIYANTI, Atin Prabandari, M.A. (IR)

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Promosi nol toleransi global terhadap praktik Female Genital Mutilation (FGM/C/FC) atau sunat perempuan telah menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Bertolak belakang dengan perkembangan yang terjadi di kancah internasional, praktik sunat perempuan justru memperoleh popularitas di Malaysia dimana hal ini didorong oleh akar praktik sunat perempuan yang dipercayai berasal dari ajaran agama. Penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap praktik ini pun semakin jelas setelah JAKIM mengeluarkan fatwa yang mewajibkan praktik sunat perempuan terhadap semua wanita Muslim di Malaysia pada tahun 2009. Fatwa tersebut dikeluarkan ditengah pergolakan domestik di Malaysia yang diakibatkan oleh "Tsunami Politik" pada tahun 2008. Eksistensi fatwa ini dianggap problematis karena Malaysia telah meratifikasi/mengaksesi CEDAW dan CRC yang mewajibkan negara untuk meninggalkan praktik sunat perempuan. Posisi yang problematis antara praktik agama-budaya yang telah mengakar dengan nilai nilai HAM yang juga didorong dengan pergolakan domestik menjadi faktor yang mendorong kondisi sekarang yang menunjukkan posisi fatwa yang dibiarkan dalam kebuntuan. Berdasarkan uraian tersebut, riset ini bertujuan untuk mencari alasan mengapa pemerintah Malaysia membiarkan fatwa tersebut dalam kebuntuan. Argumen dalam riset ini dibangun dengan kerangka konseptual analisis kebijakan publik yang memfokuskan pada tahap formulasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Analisis dari kedua tahap tersebut telah menunjukkan bahwa alasan pemerintah Malaysia didasarkan oleh tiga penalaran. Pertama, penilaian analisis biaya dan manfaat menunjukkan bahwa setiap pilihan menunjukkan nilai biaya dan manfaat yang setara. Kedua, keberagaman aktor yang terlibat dalam politik dalam negeri yang mempengaruhi dan juga berkontribusi terhadap fluktuasi politik domestik telah menyebabkan proses bargaining internal antara masing-masing aktor, yang hasil akhirnya ditentukan oleh posisi, kepentingan dan bargaining position setiap aktor. Ketiga, di bawah model proses pengambilan keputusan yang rasional, objektif Malaysia di bawah Perdana Menteri Najib Razak tidak hanya memerlukan stabilitas domestik tetapi juga dukungan internasional yang luas. Variabel ini menjadi alasan yang mendorong pemerintah Malaysia untuk mencari posisi yang aman baik di kancah domestik maupun internasional.

The promotion of global zero tolerance towards Female Genital Mutilation (FGM/C/FC) or Female Circumcision has increased over the years. Despite this development, the practice gains popularity in Malaysia and this was driven by the conflicting roots of the practice that is believed to be religiously rooted. The pervasive nature of the practice is more visible after JAKIM issued a fatwa declaring the obligatory nature of female circumcision practice for all Muslim women in 2009 which coincides with domestic upheaval in the country as a result of the 2008 "Political Tsunami". The existence of the fatwa is considered to be problematic mainly due to Malaysia's position as state parties to both CEDAW and CRC, which obliges states to abandon the practice. This problematic position between an entrenched religious-cultural practice and human rights values added by the domestic turmoil have led to the current development where the fatwa is left on impasse. From this elaboration, this research aims to find the drive behind Malaysian government decision to leave the fatwa on impasse. The arguments are constructed under the umbrella of public policy analysis focusing on the stages of policy formulation and decision-making process. From the analysis on the two stages, this research has discovered that Malaysian government decision is driven by three reasoning. First, the assessment of cost and benefit analysis have shown that there are equal cost and benefits to each policy options to support or to reject the fatwa. Second, the variety of actors involved in the domestic politics that are both influencing and contributing to the fluctuations in the domestic politics has led to the internal bargaining process between each actor, which are determined by their position, interests and bargaining position. Third, under the rational model of decision-making process, Malaysian goal under the new premiership of Najib Razak requires not only domestic stability but also vast international support, this variable has then led to Malaysian government's needs to find the most secure position domestically and internationally.

Kata Kunci : Female Circumcision, Female Genital Mutilation, 2008 General Election, UMNO, JAKIM, PAS, Women's Rights, Human Rights, Public Policy, Cost and Benefit Analysis, Bureaucratic Politics Approach, Sunat Perempuan, Mutilasi Alat Kelamin Wanita, Pemilu 2008.