Legal Analysis on The Settlement of Investment Dispute Based on Bilateral Investment Treaty through The International Centre for Settlement of Investment Dispute (A Study on Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB 12/14 and 12/40)

ELVIRA KUMALASARI , Karina Dwi Nugrahati, S.H., LL.M., M. Dev. Prac(Adv)

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini mengkaji putusan ICSID dalam sengketa antara Churchill Mining PLC melawan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan Bilateral Investment Treaty (BIT), Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1976. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dari studi ini dibuat secara deskriptif dalam metode kualitatif. Studi ini mengupas peraturan, hasil putusan pengadilan arbitrase, buku dan jurnal terkait dengan yurisdiksi ICSID, khususnya dalam perjanjian investasi bilateral. Selanjutnya, Penyusun mendeskripsikan dan menganalisa data tersebut untuk menjawab pertanyaan awal dari penelitian hukum ini. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah (i) bagaimana status BIT UK-Indonesia dalam penyelesaian sengketa investasi melalui ICSID dalam kasus Churchill Mining PLC melawan Republik Indonesia dan (ii) dalam sengketa Churchill Mining PLC melawan Republik Indonesia, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tersebut melalui ICSID, yang pada akhirnya sengketa tersebut dihentikan oleh Majelis tanpa menyentuh pokok sengketa yang dibawa oleh Churchill. Kajian penelitian ini menyimpulkan bahwa status BIT dalam sengketa ini adalah sebagai dasar hukum yang dapat digunakan oleh Churchill dalam membawa sengketa tersebut kehadapan ICSID dengan melandaskan pada Pasal 25 Konvensi ICSID. Perjanjian investasi bilateral merupakan fasilitas untuk memperoleh yurisdiksi ICSID yang pengaplikasiannya harus dilakukan sesuai dengan Pasal 25 dari Konvensi ICSID. Lebih lanjut, Penyusun juga berkesimpulan bahwa ICSID tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Penyusun menyarankan beberapa hal yang harus dipertimbangan oleh Negara dan Investor, diantaranya yaitu memeriksa kembali ketentuan dalam BIT.

This legal research analyzes the decision of ICSID tribunal in the case between Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia based on Bilateral Investment Treaty (BIT), Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, signed on 27 April 1976. This study employs normative legal research approach by utilizing the data obtained through library research. The analysis of the study is performed descriptively in qualitative method. It explores regulations, precedents, books and journals related with ICSID jurisdiction particularly under BITs. Afterwards, the author describes and analyzes them in order to answer the prior research questions. The research questions of this research are (i) how is the status of the BIT between United Kingdom-Indonesia in the settlement of investment disputes through ICSID under the case of Churchill Mining PLC versus Republic of Indonesia and (ii) In the case of Churchill Mining PLC versus Republic of Indonesia, how was the process of investment dispute settlement through ICSID, where in the end the case was dismissed by the Tribunal without even touch the merit of the case brought by Churchill. Research result concludes that status of the BIT in this case as an applicable legal basis brought by Churchill before ICSID relied on Article 25 of ICSID Convention, namely consent element. The BITs are facility for obtaining the ICSID jurisdiction whose application shall be made in accordance with Article 25 ICSID Convention. Furthermore, the author also came to a conclusion that ICSID should not have jurisdiction over the case. The author proposes points that should be considered by the State and the Investor, among others, namely, to re-examined the BITs provisions.

Kata Kunci : Investment, ICSID, Bilateral Investment Treaty, Foreign Investor, Churchill.