Perubahan pemanfaatan ruang dalam perspektif masyarakat adat Bali :: Studi kasus Padangsambian Denpasar

ADNYANA, I Ketut Puspa, Promotor Prof.Dr. Ida Bagoes Mantra

2003 | Disertasi | S3 Geografi

Fenomena perubahan pemanfaatan ruang kota menjadi isu penting dan selalu menarik untuk dikaji. Desa Adat Padangsambian, Kota - Denpasar, Provinsi Bali, dipilih menjadi lokasi penelitian secara sengaja (purposive), atas dasar pertimbangan dikotomi tata ruany dan pesatnya daerah ini berkembang akibat restrukturisasi kota Denpasar. Penelitian ini ’ bertujuan untuk: (1) mengetahui proses terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, faktor-faktor apq saja yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut; (2) mengetahui peranan dan kedudukan para agenagen perubahan (pemerintah, dunh usaha, rakyat); (3) mengetahui persepsi dan bentuk-bentuk respon masyarakat adat terhadap perubahan dan kasus-kasus spesifik atau konflik pemanfaatan ruang yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan prinsip-prinsip triangulasi, dengan dua tahap (two phase sequential studies). Tahap pertama, diterapkan metode survai dengan bantuan kuesioner untuk menemukan variabel dominan. Tahap kedua, ekplorasi dan konfirmasi variabel dominan yang diperluas sumber informasinya dari para informan menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok tefokus, observasi dan studi dokumentasi. Fenomena fisik, pergeseran struktur tata ruang untuk mengetahui pola spasial dilakukan dengan teknik tumpang tindih peta. Proses perubahan wilayah desa adat diawali dengan lepasnya kepemilikan nuwed atas tanah ybng terkait erat dengan kepercayaan dan tradisi, terutama untuk kepentingan yadnya (upacara agama). Proses perubahan semakin laju dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan ruang kota, yaitu menetapkan wilayah desa adat sebagai kawasan privritas perdagangan, permukiman, industri dan transportasi. Kebijakan tersebut mendorong terjadinya spekulasi lahan akibat infrastruktur yang semakin baik dan wilayah desa adat semakin strategis. Tanah menjadi komoditas dagangan yang semakin jauh dari nilai-nilai tradisionalnya, namun semakin dekat dengan mekanisme pasar (land market) yang lebih menekankan pada keuntungan ekonomi. Perubahan spasial didominasi pola meloncat (leap frog development) yang merugikan desa adat. Tata ruang tradisional Bali semakin menyurut dan digantikan dengan tata ruang modern gagasan pemerintah yang menguntungkan swasta, sedangkan masyarakat adat (nuwed) sebagai pengemban adat kehilangan peran dan terpojok. Masyarakat adat berpersepsi negatif terhadap perubahan pemanfaatan ruang, karena dipandang bertentsagan dengan adat, konsepsi dan landasan menata ruang berdasarkan kebudayaan Bali. Persepsi negatif tidak serta merta diwujudkan dalam bentuk perlawanan, tetapi juga berupa musyawarah tergantung pada zona yang mengalami perubahan dan status kepemilikan (komunal atau privat). Kebudayaan Bali dalam menata ruang perlu dipertahankan sebagaimana dikehendaki masyarakat adat, untuk itu, dalam formulasi dan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang gagasan pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat.

Phenomena of the change of city spatial use become important issue and are always interesting to be reviewed. The customary village of - Padangsambian of Denpasar, Bali Province was selected a location of study purposively, based on the consideration of spatial pattern dichotomy and the fast growing of this region as the result of restructuring Denpasar city. This research purposed: (1) to know the process of spatial use changes, factors supporting the changqs; (2) to know the role and position of the changing agents (the government, business, society); (3) to know the perception and respond of the customary society toward the change and specific cases or conflicts taken place. This research used qualitative approach by applying trianguhtion principles of two-phase sequential study. The first phase applied a survey method with questionnaire aid to find the dominant variable. The second, exploration and confirmation of the dominant variable that was widen its information resources from the informant using depth interview method, focused group discussion, observation and documentation study. The physical phenomena, spatial pattern shift to know the spatial pattern was performed with map overlapping technique. The change process of the customary village area was initiated with the release of nuweds ownership on their land that is closely related to their belief and tradition, especially for yadnya (ceremonial) necessary. The change process was more and more increasing with the government's policies in using the city space, namely by determining the customary villagz territory as priority area of trading, housing, industry and transportation. These policiss motivated the land speculation as the result of the better infrastructure and the more strategic of the customary village area. Land was being commercial commodity that is far from its traditional values. However, the closer it is to the market mechanism (land market) it is more emphasizing on the economic profit. The spatial change was dominated by leapfrog development that harm the customary village. The traditional spatial pattern of Bali is more reduced and replaced with the modern spatial pattern as the government ideas supported by the business (private) parties, while the customary society (nuwed) as the tradition executor has lost its role and has been forced into a corner. The customary society has negative perception toward the spatial use changes, because the changes were viewed as opposed to the tradition, conception and the foundation to arrange the space based on the Bali's culture. The negative perception is not immediately realized in the resistance/opposition form, but also in discussion form depend on the zones having change its ownership status (communal or private). The Balinese culture in spatial pattern needs to be preserved as desired by the customary society, therefore the government is required to consider the customary society interests in formulating and implementing the spatial use policy.

Kata Kunci : Geografi,Pemanfaatan Ruang,Masyarakat Adat Bali