EVALUASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DOMINGGUS T S, Revrisond Baswir, Dr., M.B.A., Ak., CA.

2017 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Penelitian ini menilai bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY). Selain itu, penelitian ini juga menilai kendala-kendala yang ditemui DPPKA DIY dalam implementasi good governance dan memberikan saran yang dapat dilakukan oleh DPPKA DIY untuk mengoptimalkan implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaran BUMD di DIY. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Objek dari penelitian ini adalah DPPKA DIY. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah data wawancara, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan berita. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa DPPKA DIY telah mengimplementasikan good governance dalam penyelenggaraan BUMD. Namun, penerapan good governance oleh DPPKA DIY saat ini belum optimal secara penuh. Prinsip yang telah diterapkan secara optimal adalah prinsip partisipasi, transparansi, berorientasi konsensus, berkeadilan, dan visi strategis. Sementara itu, prinsip yang belum diterapkan secara optimal oleh DPPKA DIY antara lain ialah prinsip akuntabilitas, aturan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta daya tanggap. Kendala dalam implementasi good governance adalah tidak tersedianya aturan hukum dan standar operasional yang memadai, tidak adanya indikator kinerja nonkeuangan, formula penghitungan indikator keuangan yang tidak konsisten, bisnis Tarumartani yang sulit, sistem pelaporan keuangan PT AMI yang kurang baik, posisi dan jabatan tertentu yang diisi oleh orang yang sama dalam rentang waktu yang panjang, pengawasan BUKP yang tidak optimal, kasus korupsi yang masih terjadi di BUMD, dan kepastian hukum BUKP.

This research asseses how the implementation of good governance principles in organizer of Local State-Owned Enterprises (BUMD) in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) that conducted by the Provincial Government Daerah Istimewa Yogyakarta through the Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY). In addition, this research also identifies the obstacles encountered by DPPKA DIY in implementing the good governance and provides advices that can be done by DPPKA DIY to optimize the implementation of good governance in the organization of BUMD in DIY. Research conducted by the author is a descriptive qualitative research. The object of this research is DPPKA DIY. The data used in this research are interview, literature, legislation, journal, book, and news. The result of this research shows that DPPKA DIY has implemented good governance in organizing BUMD, although it has not been optimal yet. The principles has been implemented optimally are participation, consensus orientation, equity, and strategic vision. On the other hand, the principles has not been implemented optimally are accountability, rule of law, effectiveness - efficiency, and responsiveness. The obstacles encountered by DPPKA DIY in implementing the good governance are inadequate legal rules and operating standards, the absence of non-financial performance indicators, inconsistency of financial indicator calculation formula, difficult business situation encountered by Tarumartani, poor financial reporting system between PT AMI and DPPKA DIY, strategic positions filled by same persons for long period, supervision to BUKP that is not optimal, fraud that occurred in BUMD, and legal certainty of BUKP.

Kata Kunci : badan usaha milik daerah, BUMD, good governance