ANALISIS KONSTRUKSI REGULASI INDONESIA YANG MENUTUP ACCESS RIGHT BAGI PIHAK ASING UNTUK MENGEKSPLOITASI SUMBER DAYA IKAN DI ZEE INDONESIA

HESTY YULIATI MAHENDRO, Agustina Merdekawati, S.H., LL.M

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis alasan dibalik kebijakan Indonesia menutup hak akses bagi pihak asing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seluruh data dianalisis dengan metode kualitatif dan metode deskriptif. Diambil kesimpulan bahwa alasan dibalik kebijakan Indonesia menutup hak akses bagi pihak asing adalah dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia dalam hal ini nelayan-nelayan Indonesia yang secara ekonomi kehidupannya sangat bergantung kepada sumber daya ikan yang ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kebijakan menutup hak akses tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah segera melakukan evaluasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Selain itu, Para pelaku penangkapan diharapkan untuk selalu mematuhi kewajibannya untuk menyerahkan logbook.

This writing analyzes the reason why the Indonesian policy close access right for other countries to exploit fishery resources in its exclusive economic zones; The suitability of Indonesian policy with the provisions in UNCLOS 1982. This study was conducted using normative method. Secondary data are utilized for this research in qualitative and descriptive method. This concludes that the reason Indonesian policy is shutting down access right due to the economic condition of Indonesia in this case the Indonesian fishermen whose economy is overwhelmingly dependent on the exploitation of the fishery resources in the exclusive economic zone of Indonesian. This Indonesian policy has been in accordance with the the provisions in UNCLOS 1982 The results of this study are expected Indonesian government immediately evaluate Peraturan Presiden No. 44 of 2016. In addition, the stakeholders are expected to always submit the logbook.

Kata Kunci : Access Right, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia