Peranan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BRYAN TAMBUNAN, Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan ombudsman dalam menyelesaikan laporan pungutan liar pada bidang pendidikan di pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian laporan pungutan liar pada bidang pendidikan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam proses penyelesaian laporan pungutan liar pada bidang pendidikan yang masuk ke Ombudsman DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan jenis dan sumber data primer, sekunder, dan tersier serta proses analisis yang digunakan adalah Metode Kualitatif dan Deskriptif. Setelah dilakukan wawancara dan penelitian dapat diketahui bahwa peranan ombudsman dalam menyelesaikan laporan maladministrasi (pungutan liar) itu harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia serta dapat mengetahui bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian laporan pungutan liar oleh ombudsman bukan hanya dari ombudsman itu sendiri, melainkan instansi/dinas yang dilaporkan dan untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya aturan yang lebih tegas kepada pihak terlapor apabila menolak investigasi yang dilakukan oleh ombudsman. Kesimpulannya bahwa peranan ombudsman dalam menyelesaikan laporan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kendala atau hambatan yang dihadapi Ombudsman bukan hanya dari ombudsman itu sendiri melainkan dari berbagai instansi/dinas yang dilaporkan, serta pemerintah dan ombudsman harus berupaya memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

The Legal analysis regarding aimed to the role of Ombudsman of Republic of Indonesia to solve the problem of unofficial charges towards the education aspect of Special Region of Yogyakarta, the obstacles regarding to the process of unofficial settelement problem report, and then to solve regarding the unofficial charge towards the education aspect entered to Ombudsman of Special Region of Yogyakarta. The method used in this research was the juridical empiric method, that�¢ï¿½ï¿½s a research method by recognizing an enactment or implementation of a normative provisions law of the community by coming directly to the site of research to do an interview to informant and respondent objects related problem under study, to obtain primary data. Normative legal research conducted by the literature study related to the object under study, to obtain the secondary data, and to obtain the tertiary data towards qualitative and descriptive approach. After the interviews and research, we can concluded that the role of ombudsman in completing the maladministration report direct appointment was considered breaching accordance with the Constitution No. 37 of 2008 on the Ombudsman Republic of Indonesia and we could concluded that the constraints that occur in the settlement of reports of illegal levies by the ombudsman not only from the ombudsman Itself, but the reported incentives. To overcome these problems, needs to required the existence of the assertive rules to the party reported by rejecting the investigation conducted by ombudsman. The conclusion is that the role of the ombudsman in completing the community report hasn�¢ï¿½ï¿½t been fully implemented in accordance with the laws and regulations, obstacles faced by the ombudsman not only from the ombudsman itself but from the various agencies / agencies reported, and the government and ombudsman should try to provide solutions to overcome these obstacles.

Kata Kunci : Ombudsman , Pungutan Liar , Bidang Pendidikan/ Ombudsman , Unofficial Charge , Education Aspect