A Legal Analysis of the Territorial Status of West Papua: Uti Possidetis Juris versus Self-determination
MUTIARA KHAIRUNNISA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo S.H., LL.M
2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMDekolonisasi atas Hindia Belanda meninggalkan masalah atas status dari wilayah Irian Jaya. Berdasarkan penerapan asas uti possidetis juris, Irian Jaya termasuk dalam kedaulatan wilayah Indonesia. Sebagai Negara Penerus, Indonesia berhak atas semua wilayah yang dikelola Belanda pada masa penjajahan. Akan tetapi, ada pertentangan bahwa penerapan seperti ini akan menghilangkan hak penentuan diri sendiri milik orang Irian Jaya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan-doktrinal, yang maka dari itu akan kebanyakannya mengandalkan studi literatur. Karena hal tersebut, penelitian ini bisa dibilang normatif dalam pendekatannya. Hasil dari Penelitian Hukum ini menunjukkan bahwa asas uti possidetis juris menegaskan kedaulatan wilayah Indonesia terhadap Papua Barat. Hal ini terjadi karena terbuktinya Papua Barat dikelola oleh pihak Belanda pada saat kolonisasi terhadap Hinda Belanda. Lalu, Penelitian Hukum ini juga memaparkan dasar hukum atas hak penentuan nasib sendiri masyarakat Papua Barat mengingat berlakunya uti possidetis juris yang menyatukan wilayah tersebut dengan Indonesia.
Decolonization of the Dutch East Indies left behind the question of the territorial status of West Papua. Pursuant to the application of the principle of uti possidetis juris, West Papua falls under Indonesia's territorial sovereignty. As the Successor State it is entitled to all territories administered by the Dutch during the colonization. However, it has been contested that this exercise would deprive the West Papuans their right to self-determination. This research utilizes a doctrinal legal research format, thus primarily relying on secondary data such as literature studies. For that, in essence, this research is normative in terms of its approach. The finding of this Legal Research shows that the principle of uti possidetis juris affirms Indonesia's territorial sovereignty over West Papua. This is the case as it is proven that West Papua was administered by the Dutch during its colonization towards Dutch East Indies. Moreover, this Legal Research explains the legal bases to the exercise of self-determination of West Papuans in light of the applying of uti possidetis juris Indonesia, which unites the territory within the State.
Kata Kunci : Indonesia, West Papua, Irian Jaya, Uti Possidetis Juris, Self-determination, Territorial Sovereignty