PENGGUNAAN ASAS EX AEQUO ET BONO DALAM SENGKETA BISNIS PADA ARBITRASE NASIONAL DAN ARBITRASE SYARIAH

FADIA FITRIYANTI, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D ; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

PENGGUNAAN ASAS EX AEQUO ET BONO DALAM SENGKETA BISNIS PADA ARBITRASE NASIONAL DAN ARBITRASE SYARIAH Fadia Fitriyanti dan M.Hawin , Syamsul Anwar Intisari Dalam ex aequo et bono tidak ada bentuk sumber hukum yang jelas, baik secara nasional ataupun secara internasional, karena dasarnya adalah prinsip-prinsip keadilan yang abstrak yang diserahkan kepada arbiter untuk menafsirkan dan menerapkannya. Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 memungkinkan arbiter menerapkan prinsip ex aequo et bono . Sistem yang diterapkan oleh BASYARNAS dan BANI dalam menerapkan asas ex aequo et bono ini berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999.Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama menganalisis penggunaan asas ex aequo et bono dalam arbitrase, kedua menganalisis penggunaan asas ex aequo et bono dapat diperluas melalui konstruksi persetujuan secara diam-diam, ketiga menganalis pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas aequo et bono, keempat menganalisis penerapan konsep asas ex aequo et bono dalam hukum arbitrase Indonesia pada masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan diteliti, diverifikasi dan disusun menurut sumber data. Data akan dianalisis secara kualitatif, untuk mendukung data yang diperoleh dari peneliti kepustakaan ataupun dalam mencari jawaban atas berbagai permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan diambil secara deduktif dan induktif. Selanjutnya penelitian akan disajikan dalam bentuk preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, penggunaan asas ex aequo et bono harusnya diatur secara tegas dalam UU Arbitrase karena majelis arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam UU tetapi juga diluar UU, terutama dalam arbitrase syariah arbiter tidak boleh mengabaikan hati nurani yang berlandaskan ajaran islam untuk tetapi tentu saja agar penggunaan asas ex aequo et bono tidak digunakan semena-mena dan berkembang liar tetap harus ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para arbiter dalam menggunakannya. Kedua, dalam praktek penggunaan asas ex aequo et bono banyak dilakukan secara diam-diam melalui permohonan pemohon dan jawaban termohon dalam petitum subsidai berbeda dengan yang diatur dalam UU Arbitrase. Ketiga, pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan syariah yang menggunakan asas aequo et bono dilihat dalam tahap pelaksanaan putusan arbitrase meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase, eksekusi putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase. Keempat, konsep ex aequo et bono itu dapat diterapkan secara luas tidak hanya diterapkan dalam menjatuhkan putusan saja tetapi juga diterapkan dalam tahapan pemeriksaan, tahap pelaksanaan perkara arbitrase, sehingga konsep ex aequo et bono yang peneliti tawarkan dibagi ke dalam 3 kelompok:hukum materiil, hukum acara, lex arbitri.

THE USING OF EX AEQUO ET BONO PRINCIPLE IN THE BUSINESS DISPUTE THROUGH NATIONAL ARBITRATION AND SHARIA ARBITRATION Fadia Fitriyanti and M.Hawin , Syamsul Anwar Abstract In the ex aequo et bono, there is no clear legal source form, either nationally or internationally, for essentially the principles of justice are abstract submitted to the arbitrator to interpret and apply. Article 56 paragraph (1) of Law Number 30 of 1999 allows the arbitrator to apply the ex aequo et bono principle. The system implemented by BASYARNAS and BANI in applying the ex aequo et bono principle is different to what has been stipulated in the elucidation of Article 56 paragraph 1 of Law Number 30 of 1999. The purpose of this research is the first to analyze the use of the ex aequo et bono principle in arbitration, second analyze the use of the ex aequo et bono principle can be expanded through the construction of quietly approval, third analyzed the implementation of the arbitration award which uses the aequo et bono principle fourth analyzing the application of the concept of ex aequo et bono principle in the Indonesian arbitration law in the future. The method used is a normative juridical research. Data obtained from field research will be researched, verified and compiled according to the data source. The data will be analyzed qualitatively, to support data obtained from library researcher or in seeking answers to various problems that have been formulated. The conclusions in this study will be taken deductively and inductively. Further research will be presented in an analytical prescriptive form. Based on the results of this study concluded that firstly the use of the principle of ex aequo et bono should be strictly regulated in the Arbitration Law because the arbitral tribunal is authorized to use this principle, the arbitrator must explore justice not only in the law but also outside the law. Especially in arbitration sharia arbitrators should not ignore the conscience based on the teachings of Islam so that the use of the principle of ex aequo et bono is not used arbitrarily and grows wild, there must be limitation that must be obeyed by the arbitrators in using it. Secondly In practice, the will of the parties to choose the ex aequo et bono is not stipulated in the contract, but it is expressly written and can be read in the statement claim and the response from the claimant and the respondent.According to the arbitration law,the choice of law to use this principle to resolve the dispute that is written expressly provided in the contract, so that it can authorize the arbitrator to resolve the dispute in addition to using the rule of law also uses the ex aequo et bono principle. Thirdly the implementation of national arbitral award and sharia arbitral award use ex aequo et bono principle seen in the implementation phase of the arbitral award covering the registration and recording of arbitral award, the execution of the arbitral award, the annulment of the arbitral award. Fourthly the concept of ex aequo et bono that can be widely applied not only applied in decisions, but also be applied in the examination and the implementation stage of the arbitration case, so the concept of ex aequo et bono that researchers have to offer are divided into 3 groups namely substantive law, procedural law, lex arbitri.

Kata Kunci : Ex aequo et bono, Sengketa Bisnis, Arbitrase Nasional dan Syariah / Ex aequo et bono, Business Disputes, National Arbitration and Sharia Arbitration