PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER
ZULFATUN NIMAH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. ; Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
2017 | Disertasi | S3 Ilmu HukumTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian sepihak yang dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok dengan perspektif gender. Tujuan ini dirinci dalam tiga sub, yaitu 1) mengetahui, menganalisis dan menjelaskan akses perempuan yang dicerai sepihak terhadap informasi hukum yang melindungi hak-haknya; 2) mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kemampuan partisipasi perempuan yang dicerai sepihak dalam upaya pemenuhan hak-haknya yang timbul akibat perceraian; dan 3) menggali, menemukan dan merumuskan pengaturan perlindungan hukum yang relevan bagi perempuan Sasak pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif sosiolegal, berlokasi di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Data penelitian dikumpulkan dari responden dan narasumber dengan teknik wawancara mendalam dan obervasi serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur hukum dan non hukum melalui teknik studi dokumen. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang dicerai sepihak menunjukkan adanya ketimpangan gender. Hal ini ditandai oleh: 1) kurang memadainya akses perempuan yang dicerai sepihak terhadap informasi hukum yang melindungi hak-haknya akibat perceraian; 2) lemahnya kemampuan partisipasi perempuan yang dicerai sepihak dalam upaya pemenuhan hak-haknya. 3) Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini memandang penting diformulasikannya rekonstruksi perlindungan hukum di masa yang akan datang guna memudahkan perempuan mendapatkan hak-haknya dalam tiga ranah, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
This research analyzes legal protection toward women in unilateral divorce which is practiced in Sasak community in Lombok. There are three branchs of this research aim: 1) an analysis of the access of unilaterally divorced women toward information about legal that protected their rights; 2) an analysis of the participation ability of unilaterally divorced women in the fulfillment of their rights resulting from the divorce; 3) a proposal of future regulation to enable Sasak women's equal access to legal information. This study is a sociolegal research. Primary data are obtained directly from subjects of research with indepth interview and observation technique, while secondary data are obtained from various law material and non law literature with study of document technique. The whole of data were analyzed by interactive model. The results of this research is suggest a gender inequality in unilateral divorce in the Sasak community. This is indicated by: 1) inadequate access to legal information for unilaterally divorced women; 2) their weakness in participation ability in fulfillment rights resulting from the divorce; 3) based on two results above, this study argues that urgent actions required to formulate a reconstruction in the legal protection toward unilaterally divorced women. This reconstruction can be divided into three aspects, they are legal substances, legal structures and legal cultures.
Kata Kunci : perlindungan hukum, perempuan, perceraian sepihak, perspektif gender