Laporkan Masalah

ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA UPT - UNIT LAYANAN PENGADAAN DI KABUPATEN SLEMAN

RAHMAT WICAKSONO, Dr. Agus Heruatno Hadna

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah akan tetapi kurang mendapatkan perhatian yang serius. Proses pengadaan masih ditangani secara adhoc oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer. Bentuk ini mempunyai kelemahan pada kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan yang sangat bervariasi, pelaksana kurang fokus karena masih merangkap jabatan lain, rawan pengaruh kepentingan dan intervensi, dan penanganan dokumen pengadaan tidak terkelola dengan baik. Keluarnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawa perubahan pada kelembagaan organisasi pengadaan. Peraturan ini mengamanatkan pembentukan ULP yang permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pembentukan ini diharapkan untuk menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan dan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Menanggapi peraturan ini Kabupaten Sleman membentuk mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan yang melekat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tesis ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas organisasi UPT-Unit Layanan Pengadaan dapat tercapai dengan melihat pada bentuk organisasi sebelumnya. Jumlah paket lelang yang ditangani cenderung meningkat dari waktu kewaktu tahun 2014 sebanyak 303 paket, dan tahun 2015 sebanya 342 paket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan organisasi menjadi UPT-Unit Layanan Pengadaan membawa pengaruh pencapaian penyelesaian paket lelang yang lebih banyak, pengelolaan dokumen pengadaan yang lebih baik, tetapi ditemukan juga kegagalan organisasi dalam memperoleh pegawai yang mau duduk sebagai anggota kelompok kerja UPT-Unit Layanan Pengadaan, dan rekrutmen pokja adhoc tiap tahunnya untuk memenuhi kekurangan personil pokja.

Procurement of Government Goods/Services is one of the important functions in government organizations but lacks serious attention. The procurement process is still handled adhoc by a committee established and working temporarily. This form has weaknesses in the capability and competence of the procurement implementer that is very varied, the implementer is less focus because still concurrently other positions, the vulnerable influence of interest and intervention, and the handling of procurement document is not well managed. The exit of Presidential Decree Number 54 Year 2010 on Procurement of Government Goods/Services, bringing changes to the organizational procurement organization. This regulation mandates the establishment of permanent ULPs, can stand on their own or attach to existing units. This formation is expected to ensure the implementation of Procurement of Government Goods/Services more integrated in accordance with procurement values and to increase effectiveness in the implementation of government duties and functions. Responding to this regulation, Sleman regency established the Regulation of Bupati Number 2 Year 2014 on the Establishment of Procurement Services Unit attached to the Office of Financial Management and Regional Assets. This thesis is to know how far the organizational effectiveness of UPT-Service Unit of Procurement can be achieved by looking at previous organization form. The number of auction packages handled tends to increase from time to time in 2014 as much as 303 packages, and in 2015 it was 342 packages. The results of the study indicate that organizational changes to the UPT-Procurement Services Unit resulted in the impact of achieving the completion of more auction packages, better management of procurement documents, but also found organizational failure in obtaining employees willing to sit as members of the UPT Working Unit-Procurement Unit, And recruitment of ad hoc working groups annually to meet the shortages of working group personnel.

Kata Kunci : Kata Kunci: efektivitas organisasi, kompleksitas, desentralisasi, spesialisasi dan kompleksitas, formalisasi, teknologi, motivasi, produktivitas, pemanfaatan lingkungan, pergantian pegawai.

  1. S2-2017-357588-abstract.pdf