Implementasi Setengah Hati: Strategi Mengelola Dilema Pelarangan Prostitusi

HELLATSANI WIDYA R., Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Dalam tesis ini penulis mengkaji tentang dilema pengelolaan kebijakan di Bantul terkait Peraturan Daerah mengenai pelarangan prostitusi di kawasan Parang Kusuma. Untuk melihat bagaimana kebijakan ini menghasilkan dilema di masyarakat, penulis menelusuri beberapa aspek utama yaitu, penggalangan konsensus yang dilakukan pemerintah, mengamati kontribusi dari proses adjudikasi dalam mengatasi dilema, dan menyelidiki kontroversi atau konflik yang kiranya masih tersisa di Bantul hingga saat ini. Penggalangan konsensus untuk menginisiasi perda yang dilakukan oleh pemerintah terkesan normatif merunut pada alur birokrasi yang ada. Pemerintah daerah menjadi aktor yang dominan dalam menerapkan nilai-nilai sebagai justifikasi penyusunan perda, seperti moralitas agama, pariwisata dan kesehatan yang juga merupakan refleksi dari stable parameter yang ada di masyarakat. Respon yang muncul adalah gerakan masyarakat sipil yang diwakili oleh Aliansi Peduli Kebijakan Bantul (APKB), dengan memperjuangkan HAM sebagai nilai yang dianut, yang tidak terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Inisiatif melakukan brokery idealnya hadir dari pihak ketiga yang netral, justru dilakukan oleh APKB yang melakukan beragam kegiatan seperti mempertemukan pemerintah, masyarakat terdampak, aktivis perempuan dan tokoh agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggalangan konsensus tetap terjadi dalam proses kebijakan ini, namun dengan degree of consensus yang berbeda. Upaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan memperjuangkan nilai-nilai HAM akhirnya mereda karena terbentur dengan stable parameter di masyarakat serta implementasi kebijakan yang setengah hati. Nilai-nilai moral keagamaan yang hadir di Bantul, terutama nilai-nilai keislaman, menolak kehadiran prostitusi sehingga nilai baru yang diusung oleh kelompok LSM termentahkan di akar rumput. Implementasi nampak hanya setengah hati dilakukan pemerintah karena resources and restriction yang mempengaruhinya. Kondisi prostitusi di Parang Kusuma kembali seperti semula, layaknya tidak ada aturan yang mengatur kegiatan tersebut. Pada akhirnya, kedalaman konflik yang disebabkan Perda Larangan Pelacuran inipun lama-lama berubah. Sehingga, transformasi konflik sekaligus menjadi proses pengelolaan dilema itu sendiri.

In this thesis the author examines the dilemma of policy management in Bantul related to the Regional Regulation concerning prohibition of prostitution in Parang Kusuma area. To see how this policy generates a dilemma in society, the author explores some key aspects of government consensus raising, observing the contribution of the adjudication process in overcoming the dilemma, and investigating controversies or conflicts that may remain in Bantul to date. Consensus raising to initiate local regulations by the government seems normative to trace the existing bureaucracy. Local governments become dominant actors in applying values as justification for the drafting of local regulations, such as religious morality, tourism and health which is also a reflection of the stable parameters that exist in society. The response that emerged was the civil society movement represented by the Alliance for Caring for the Policy of Bantul (APKB), by fighting for human rights as the value held, which was not accommodated in the formulation of the policy. Brokery initiative is ideally present from a neutral third party, it is done by APKB conducting various activities such as bringing together government, affected communities, women activists and religious leaders. It shows that consensus raising persists in this policy process, but with different degree of consensus. Efforts to influence policy by fighting for human rights values have subsequently eased as they bumped up with stable parameters in society and a half-hearted policy implementation. The religious moral values present in Bantul, especially the Islamic values, reject the presence of prostitution so that the new value promoted by NGO groups is degraded at the grassroots. Implementation seems only half-hearted by the government because of resources and restriction that affect it. The condition of prostitution in Parang Kusuma is back to normal, as there are no rules governing such activities. Ultimately, the depth of the conflict caused by the Prohibition of Prostitution has changed for a long time. Thus, the transformation of conflict is at once the process of managing the dilemma itself.

Kata Kunci : Prostitusi, implementasi kebijakan publik, penggalangan konsensus, transformasi konflik.