PRAKTIK SEKURITISASI DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

BINTANG INDRA W, Dr. Samsu Rizal Panggabean M.Sc.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pengungsi di Indonesia dari sudut pandang kajian sekuritisasi. Pengesahan Perpres 125/2016 di era Presiden Joko Widodo menjadi peristiwa penting dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini menandai peralihan dari pola penanganan pengungsi yang di era sebelumnya dilanda ketidakpastian akibat kurangnya kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani pengungsi. Perpres ini dipicu oleh melonjaknya jumlah pengungsi secara nasional dan global pada tahun 2015. Di dalam negeri, hal ini ditandai dengan masuknya pengungsi Rohingnya yang mengarahkan sorotan perhatian publik terhadap isu pengungsi. Hal ini justru ditanggapi oleh Pemerintah dengan menganggap pengungsi sebagai masalah keamanan, dan cenderung untuk meyakinkan publik bahwa cara ini perlu untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat transformasi penanganan pengungsi dari isu kemanusiaan menuju isu keamanan melalui. Penggunaan kajian sekuritisasi ditujukan untuk melihat konstruksi ancaman yang dilakukan oleh Pemerintah melalui speech act yang tertuang dalam media online maupun cetak di Indonesia. Temuan dari tesis ini adalah konstruksi ancaman yang dilakukan berhasil meyakinkan masyarakat bahwa pengungsi memberikan acaman eksistensial bagi kelangsungan hidup host community. Pemaknaan survival oleh pemerintah dapat dipetakan melalui tiga bidang, yakni keselamatan fisik, ekonomi dan identitas sosial. Hal ini mengindikasikan perluasan terhadap pemaknaan survival dengan tidak membatasi dalam bentuk keselamatan fisik juga, namun juga secara ekonomi dan identitas sosial. Konstruksi ancaman tersebut harus terlebih dahulu disesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia agar dapat diterima oleh masyarakat. Penulis melihat bahwa konteks dominan dalam penanganan pengungsi sangat terkait dengan peran Indonesia sebagai negara transit dalam rejim pengungsi global. Selain itu kesuksesan sekuritisasi juga ditentukan oleh kemampuan Pemerintah dalam menjalankan tiga poin penting sekuritisasi menurut Balzacq yakni context dependent, power laden, dan audience centered. Kesuksesan dalam mengkonstruksikan pengungsi sebagai acnaman menjadi landasan untuk kebijakan Indonesia. Kebijakan yang sifatnya eksepsional menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan tidak menimbulkan respon negatif. Hal ini menujukkan terjadinya peralihan besar dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Perpres 125/2016 memberikan landasan hukum yang solid bagi kebijakan pengungsi di Indonesia selanjutnya. Kebijakan ini dapat dipetakan menjadi kebijakan untuk men-deter, detain, dan deportasi pengungsi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengungsi yang ada di Indonesia, mengisolasi kontak antara pengungsi dan host community, dan mencegah masuknya pengungsi di Indonesia. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai kompromi antara kepentingan Pemerintah Indonesia ada dan aturan yang berlaku dalam Rejim Pengungsi Internasional.

This study explores the securitizing move attempted by the government of President Joko Widodo through the enactment of Presidential Regulation No. 125/2016 on Refugee. Refugee Management has been plagued by inconsistencies, controversies, and other problem that hinders its process. In 2015, refugee has been an international issue, indicated by the rising amount of refugee influx globally. In Indonesia, the influx of Rohingya refugee in 2015 has been a public isues, and triggers many responses from public and government. Government tends to use security forces to handle the refugee, and tries to convinces the Indonesian that this is a necessary action. The goal of this thesis is to examines the transformation of refugee management as an existential threat to Indonesian, particularly to the host community. By examining the discussion on refugee trough government speeches in mainstream online and printed media, this thesis will illustrate construction of refugee as existential threat on host community. This study shows that interpretation of refugee as an existential threat will affect both public reception and government response on handling refugee. Refugees are considered as a security issues rather than humanitarian issues. In this case, refugees are both directly and indirectly addressed as a threat to host community’s survival. The survival in this thesis are widened into traditional, economic, and social identities aspect. In order to frame refugee as existential threat, the government must adapt the interpretation of refugee as a threat into Indonesian context. In this case, Indonesia act as a transit country, and must act accordingly. This limitation forces the government to use special kind of speech act that is acceptable to audience, and justifies its treatment to refugee. This characteristic of securitization is summarized by Balzacq as context dependent, power laden, and audience centered as a guideline for a succesful securitization. The findings of this thesis are government able to influence the audience by using the languange of security. Government points out that their main focus is the survival of its citizen, rather than acceptance of the refugee. This argument paved way for a more comprehensive policy on refugee both domestically or internationally by Indonesian Government. In securitization sense, this is an indication of exceptional policy measure that must be taken by the government. The author points out that exceptional measure can be categorized into deter, detain, and deport policies. The author argues that this policy is a result of compromise between the government interest and international refugee regime.

Kata Kunci : Securitisation, Refugee, Joko Widodo, Exceptional Policy Measure, Global Refugee Crisis, Transit Country