PROBLEMATIKA PERUBAHAN DAN/ATAU PELEBURAN KEMENTERIAN PADA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN SERTA SOLUSI HUKUMNYA

AREL PRASETYA JUNTA, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M. Ph.D

2017 | Tesis | S2 Hukum

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 adalah keputusan yang tidak lazim. Hal ini mengingat baru pertama kalinya keprres digunakan untuk membentuk kementerian. Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang dan mengkaji perspektif hukum serta langkah hukum jika langkah tersebut tidak tepat. Metode penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif-empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Adapun teknik pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara. Analisis data dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis formil yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti Hasil penelitian menunjukan lahirnya Keppres 121/P Tahun 2014 tidak terlepas dari penafsiran Kementerian Sekretariat Negara terhadap pengertian pembentukan Kementerian dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penafsiran tersebut berakibat pada pola penyusunan produk hukumnya. Telaah perspektif hukum juga memperlihatkan bahwa penerbitan Keppres 121/P Tahun 2014 tidak tepat. Pembentukan kementerian seharusnya dipisahkan dalam bentuk Peraturan Presiden tersendiri.

The Presidential Decree (Keppres) Number 121/P of 2014 on the Establishment of Ministries and the Appointment of Ministers of the Working Cabinet for the period 2014-2019 is an unusual decision. This is due to the first time the Presidential Decree is used to form a ministry. This study aims to determine the background and review the legal perspective and legal steps if the legal step is not appropriate. The research methods included in the normative-empirical legal research. The legal material used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used is through documentation studies or through literature tracking and conducting interview techniques. Analysis of research data used the formal juridical approach that is by reviewing all laws and regulations related to legal issues under investigation. The results of the research show the issuance of the Presidential Decree Number 121/P of 2014 cannot be separated from the interpretation of the Ministry of State Secretariat on the meaning of the establishment of the Ministry in Article 1 number 4 of Law Number 39 of 2008 on the State Ministry. This interpretation resulted in the pattern of legal product formulation. The study of legal perspective also shows that the issuance of Presidential Decree 121/P of 2014 is not appropriate. The establishment of ministries should be separated in the form of a separate Presidential Regulation.

Kata Kunci : Keppres, Pembentukan Kementerian, Hak Prerogatif / Presidential Decree, Ministry Establishment, Prerogative Right