PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DEWI DWI OKTAWATI, Aminoto, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan maupun kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri melalui perjanjian internasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menkaji pelaksanaan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu wujud dari otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder, data tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode dekriptif kualitatif. Jalannya penelitian ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat melakukan kerja sama internasional dengan pihak luar negeri. Kerja sama internasional ini menggunakan instrumen perjanjian internasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menyejahterakan masyarakat daerah. Namun, kerja sama ini harus tetap dalam bimbingan dan pengawan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri, agar tetap dalam koridor NKRI dan tidak bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Peluang untuk melakukan hubungan atau kerja sama dengan pihak luar negeri merupakan salah satu wujud dari otonomi daerah seluas-luasnya dan yang bertanggung jawab, yang dianut oleh Indonesia. Tujuannya agar memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk kerja sama adalah melalui sister city maupun sister province.

This research aims to explain the bearing and authority of local government in doing foreign cooperation through international agreements in terms of unitary state republic of Indonesia, as well as reviewing the implementation of the agreement which is done by the local government as one of the acts of regional autonomy. This research uses normative juridical method or literature review as the method. The data used consists of primary data, secondary data and tertiary source. Data collection is done by literature review and analyzed by qualitative descriptive method. This research is divided into 3 stages: preparation, implementation, and settlement. The result of this research shows that local government is given the authority to do foreign affairs which use international agreement instruments. It is intended to empower the local potential, escalate public services, and prosper the local community. However, this cooperation must remain in guidance and counsel of the central government, in this case the Ministry of Foreign Affairs, to remain within the corridor of the Unitary Republic of Indonesia and acquiesce to Indonesian foreign policy. The opportunities to establish relationships or cooperation with foreign parties is one of the manifestations of doing responsible regional autonomy as widely as possible, as adopted by Indonesia. The goal is to empower and create space for the community to participate in the development process. One form of the cooperation is through sister city and sister province.

Kata Kunci : Kerja Sama Internasional, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah