Studi Utang Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2000-2016

YANUAR PRIBADI, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., C.A

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Utang pemerintah Republik Indonesia terus meningkat beberapa tahun terakhir. Data utang di akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah utang pemerintah telah mencapai 3.515 triliun. Utang sebagai salah satu sumber pembiayaan di satu sisi merupakan pelengkap bagi proses pembangunan nasional, akan tetapi di sisi lain dapat menjadi bumerang apabila tidak dikelola dengan baik karena justru semakin membebani APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab peningkatan utang pemerintah, menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang berperan sebagai unit pengelola utang pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap partisipan, dan telaah dokumen berupa data utang pemerintah dari tahun 2000-2016 yang dikelola oleh DJPPR, serta data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan utang pemerintah disebabkan karena ketimpangan dan ketertinggalan dari negara-negara peer serta ketimpangan antardaerah yang terjadi di dalam negeri, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut. Selain itu, perubahan nilai tukar mata uang rupiah juga berkontribusi dalam peningkatan nominal utang pemerintah. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak serta efisiensi belanja merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi peningkatan utang pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan swasta terutama dalam pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga dapat mengurangi beban pembiayaan melalui utang. Diversifikasi pengelolaan portofolio utang juga diperlukan sehingga pemerintah tidak terkesan hanya "gali lubang tutup lubang" dalam mengelola utang pemerintah sebagai sumber pembiayaan APBN di Indonesia.

Government debt of the Republic of Indonesia tends to increase every year. By the end of 2016, outstanding of government debt is about 3,515 trillion rupiahs. Debt as one of the source of budget financing, took an important part on the national development, but on the other hand it can backfire to the state budget (APBN), if it is not well-managed by the government. This study aims to identify the perceived drivers behind the increasing of govern-ment debt using qualitative-case study approach and conducted at the Directorate General of Financing and Risk Management as the government of Indonesia's debt management office. The data collection was conducted by means of interviews with participants, and review of government debt from 2000-2016 and Central Government Financial Statement (CGFS). The results show that the government debt's increase is caused by government policies to reduce gap infrastructure from peer countries and relieve the domestic imbalances in the country. Besides, the fluctuation of exchange rates are also contributing on raising the debt. Increasing revenues from tax and efficiency of the government expenditure should be made to anticipate the growing of the government's debt. Public-Private Partnership in infrastructure could be used to reduce government's cost in budget financing. Diversification in portofolio debt management is needed so that it does not seem to only "Robbing Peter to pay Paul" in government debt management.

Kata Kunci : peningkatan utang pemerintah, ketimpangan, infrastruktur, government debt's increase, gap, infrastructure