PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN YANG DINYATAKAN TIDAK LAYAK BAYAR PADA BANK YANG DILIKUIDASI (STUDI KASUS PT BANK IFI(DL))

ELLEN MELISA, Prof Dr.Sulistiowati,S.H.,M.Hum

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penulisan ini bertujuan untuk: (1)Untuk mengetahui penyelesaian hak-hak nasabah penyimpan tidak layak dibayar dibawah 2 Milyar terkait dengan likuidasi Bank IFI (DL) dalam hal ini meneliti LPS dan nasabah tidak layak dibayar PT Bank IFI (DL); (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi LPS dan nasabah tidak layak dibayar dalam hal ini peneliti pada LPS dan nasabah tidak layak dibayar PT Bank IFI(DL). Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat Deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan atau gejala hukum . Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan undang-undang. Dalam penelitian hukum normatif-empiris tedapat dua tahapan kajian yakni kajian normatif mengenai hukum normatif (peraturan perundangan) yang berlaku dan kajian empiris berupa penerapan peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:(1) Proses penyelesaian hak-hak nasabah melalui berbagai tahapan yaitu pemberian kesempatan oleh LPS untuk mengajukan keberatan atas keputusan penetapan status nasabah tidak layak dibayar kepada nasabah, keberatan mana ditindaklanjuti oleh LPS dengan melakukan penelitian. Apabila keberatan tersebut tidak beralasan, para nasabah yang dinyatakan tidak layak dibayar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Nasabah melibatkan YLKI selanjutnya BPKN untuk memediasi sengketa antara kedua belah pihak yang hasilnya masih jauh dari harapan. (2) Bahwa terdapat kendala-kendala dihadapi oleh LPS berupa keterikatannya kepada aturan yang telah ditetapkan dalam penentuan keputusan menyangkut status nasabah yang tidak layak dibayar dan yang dihadapi oleh nasabah berupa ketidaklengkapan informasi mengenai produk. Bagi nasabah, penerapan aturan yang tidak tepat oleh LPS dimana, dalam hal ini adalah PLPS Nomor 1/PLPS/2006 Aturan yang di pakai oleh LPS dalam memenuhi hak nasabah PT Bank IFI seolah berlaku surut karena ketidakjelasan penjelasan nasabah tidak layak dibayar di jelaskan dengan PLPS Nomor 2/PLPS/2010.. 1Pokoh, Wedomartani,Ngemplak Sleman, Yogyakarta 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

This study aims to determine; (1) the completion of the rights of ineligible to be paid depositors below 2 billion related to the liquidation of IFI Bank (DL), (2) the obstacles faced by Indonesia Deposit Insurance Corporate (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) and of ineligible to be paid depositors. In this case, the research focused on the LPS and the depositors. This research is a descriptive normative-empirical research which focused on providing the data as accurately as possible about the condition or law indicators. Normative legal-empirical research investigates the execution or the implementation of positive law on any particular cases that occur in the community or society in order to achieve the setting objectives. The purpose of the assessment is to ensure whether the results of the legal events implementation is legal or illegal based on Law. In the normative legal-empirical research there are two phases namely the normative assessment concerning to normative law (legislation) and empirical assessment on the implementation of cases in order to achieve its setting objectives. The results of the research shows that: (1) The process of completion of customers right was done through various stages, they are the provision of opportunity to LPS to propose their objection toward the customers status (eligible or ineligible to be paid). If the objections are unreasonable one, the customers who are disqualified to be paid may propose a lawsuit to the Court. The customers may involve Consumers Association from Indonesia (YLKI) and National Consumer Protection Agency (BPKN) to mediate the dispute between the parties. (2) There are some obstacles faced by LPS. They were the attachment to the rules specified in the decision or consumers status (eligible or ineligible to be paid) and that faced by customers in the form of incomplete information about the product. For the customers, the inapropriate implementation of rule done by LPS is one of the big problems. In this case, it is law of PLPS No. 1/PLPS/2006 on the Security Deposit Guarantee Program. The rule used by LPS in completing the rights of PT IFI Bank customers seemed as retroactive because of the vagueness explanations toward ineligible to be paid depositors. The LPS used the PLPS law No. 2/PLPS/2010 about the Deposit Guarantee Program. 3Pokoh, Wedomartani,Ngemplak Sleman, Yogyakarta 4 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Kata Kunci : LIKUIDASI, PENJAMIN, SIMPANAN