PENERAPAN MINIMUM ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL

LAILI NUR ANISAH, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini dibuat untuk melihat kendala pembuktian yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memenuhi bewijs minimum pada kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas intelektual, serta menemukan pembuktian alternatif dalam kasus tersebut. Penelitian ini bersifat empiris normatif dengan menganilisis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden di 2 (dua) tempat penelitian yaitu Kota Batam Kepulauan Riau dan Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Kedua kasus memiliki kesamaan yakni penyidikan sudah memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Data sekunder berupa data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian berupa kesimpulan yakni terdapat 1) Kendala dalam pemenuhan bewijs minimum dikarenakan a) Perbedaan persepsi penyidik dan penuntut umum mengenai kecukupan alat bukti b) Perbedaan persepsi mengenai kedudukan hasil polygraph c) Diragukannya keterangan saksi korban penyandang disabilitas intelektual sebagai alat bukti, berakibat pada perbedaan persepsi jumlah ahli psikolog antara penyidik dan penuntut umum d) Keterangan keluarga dan pendampinng korban dianggap masuk dalam kesaksian testimonium de auditu. 2) Pembuktian alternatif terhadap kendala di atas a) Diakuinya keterangan korban disabilitas intelektual dengan level tertentu sebagai alat bukti b) Hasil polygraph masuk dalam alat bukti petunjuk c) Perluasan makna barang bukti yang mencakup barang atau benda yang dapat mendokumentasikan post traumatic disorder korban kekerasan seksual dihitung sebagai alat bukti yang sah d) Keterangan keluarga, orang terdekat dan pendamping korban merupakan testimonium de auditu, yang seharusnya diterima sebagai alat bukti petunjuk. Saran penulis terhadap 2 (dua) kasus yang telah diteliti 1) Penyidik dan jaksa penuntut umum, seyogyanya dalam menjalankan tugas tidak melampaui wewenang hakim dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti, terutama alat bukti petunjuk, berdasarkan pendapat penulis kasus pertama telah memenuhi alat bukti, sedang kasus kedua belum memenuhi alat bukti 2) Perlunya perluasan alat bukti untuk mengakomodir beberapa alat bukti dalam kasus kekerasan seksual pada disabilitas intelektual.

This research is to analize of evidentiary constraints faced by law enforcement officers to fulfill minimum bewijs in cases of sexual assault of victims with intellectual disabilities, as well as to find alternative evidence in that cases. The type of the research is empirical normative by analyzing primary data and secondary data. Primary data are obtained from respondents in 2 (two) places, there are in Batam City Kepulauan Riau and in Soppeng District South Sulawesi. Both cases have similarities that the investigation has taken more than 1 (one) year. Secondary data is library data. This study uses a comparative law method that present in descriptive analitict. The result of this research are 1) obstacles in fulfillment of minimum bewijs because of a) The different perception of investigator and public prosecutor about sufficiency of evidence b) The different perception about result of polygraph c) Competency of victims with intellectual disabilities as evidence causes a different perceptions of the number of psychologists between the investigator and the public prosecutor d) The testimony of the family and the assistans's victims are considered included in the testimonium de auditu testimony. 2) Alternative evidence to the above obstacles a) The recognition of the information of victims with intellectual disabilities with a certain level as evidence b) Polygraph results is entered the evidence in judicial instruction c) Meaning extension of evidence which includes physical evidence such as document which discribes post traumatic disorder victims with intellectual disabilities shall be counted as legal evidence d) The description of the family, the nearest person and the victim's companion is a testimonium de auditu, which should be accepted as evidence in judicial instruction. The author's suggestion of 2 (two) cases examined 1) The investigator and the public prosecutor should perform the duties not to exceed the authority of the judge in providing an assessment of evidence, especially as evidence in judicial instruction, based on the opinion of the first case writer has fulfilled the evidence, the second case has not met the evidence 2) The need for expansion of evidence to accommodate some evidence in cases of sexual violence in intellectual disability.

Kata Kunci : Pembuktian, Kekerasan Seksual, Perkosaan, Disabilitas Intelektual