Laporkan Masalah

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MUHAMAD RUSJANA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prosedur penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara fiktif negatif dan keputusan tata usaha negara fiktif positif serta mengetahui implikasi hukum dari penyelesaian keputusan tata usaha negara fiktif positif melalui Peradilan Tata Usaha Negara terhadap kepastian hukum para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder untuk dianalisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara kepada narasumber sebagai data pendukung. Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1) penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara fiktif negatif diajukan melalui gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan penyelesaian keputusan tata usaha negara fiktif positif diajukan melalui permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, perbedaannya selanjutnya terletak pada konsep, batas waktu, hukum acara, putusan dan eksekusi putusan. 2) perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa gugatan dan permohonan, perluasan subjek dan objek dalam sengketa tata usaha negara dan putusan bersifat final sehingga upaya hukum hanya upaya luar biasa. Kepastian hukum para pihak ditinjau dari subjek dan objek dapat memberikan kepastian hukum, ditinjau dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan kepastian hukum dan pada eksekusi putusan secara normatif dapat memberikan kepastian hukum.

This research intends to know the difference settlement procedures of fictitious approval administrative decision and fictitious negative decision and know the legal implications of the settlement fictitious approval administrative decision by Administrative Court to the legal certainty of the parties. This research is a normative law that prioritizes a secondary data to be analyzed. The approach in this study using statute approach, case approach and conceptual approach. The technique of collecting data through library research and interview to the informant as supporting data. Analysis of the data in this study use descriptive and qualitative. The results of the research are as follows: 1) the settlement dispute of fictitious negative decision is filed through a lawsuit to the Administrative Court, while settlement dispute of fictitious approval decision is filed through a application to the Administrative Court, the next difference in the concept, deadline, procedural law, judgement and execution of judgement. 2) the expansion of the competence of the Administrative Court in adjudicating disputes lawsuit and application, the expansion of subject and object in adminstrative dispute and the court decision is final therefore legal effort is just an extraordinary effort. The legal certainty of the parties in terms of subject and object can provide legal certainty, in terms of Administrative Court Decision does not provide legal certainty and to the judgement execution of a normative to provide legal certainty.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa tata usaha negara, Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif, Peradilan Tata Usaha Negara

  1. S2-2017-376205-abstract.pdf  
  2. S2-2017-376205-bibliography.pdf  
  3. S2-2017-376205-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2017-376205-title.pdf