IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012-2015

Wais Alqarni, Dr. Haryanto, MA

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Studi ini dilatarbelakangi oleh maraknya persoalan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Salah satu problem utama alih fungsi lahan adalah urbanisasi. Urbanisasi ini telah menimbulkan berbagai macam permasalahan dan konsekuensinya dalam segala aspek kehidupan di perkotaan termasuk di dalamnya alih fungsi lahan untuk pembangunan. Adanya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana respon pemerintah dalam mengendalikan lahan melalui implementasi kebijakan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam studi ini yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang meliputi persoalan konten dan konteks kebijakan. Adapun metode penelitiannya penulis menggunakan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Setelah melakukan penelitain ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan oleh tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kebijakan. Faktor internal berupa perubahan persepsi masyarakat maupun pemerintah dalam melihat alih fungsi lahan. Faktor eksternal yaitu potensi Kabupaten Sleman sebagai daerah investasi. Sedangkan faktor kebijakan yaitu berupa peran aktor formal dan informal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Aktor formal terdiri dari birokrat yang berperan penting terhadap arah kebijakan yang akan dituju. Sedangkan aktor informal terdiri dari para investor maupun mafia tanah yang mencoba mempengaruhi kebijakan dengan cara bernegosiasi dengan pihak birokrat demi mencapai kepentingannya. Selain itu, belum maksimalnya kebijakan alih fungsi lahan juga disebabkan oleh aspek konten dan konteks kebijakan. Adapun unsur aspek konten yang sangat berpengaruh terhadap tidak maksimalnya implementasi kebijakan adalah adanya dominasi kepentingan antar aktor, situasi yang tidak mendukung, minimnya sumber daya yang dimiliki dan kurangnya tingkat kompetensi aktor. Sedangkan konteks kebijakan disebabkan oleh adanya keinginan dari para aktor yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan, tidak tegasnya pemerintah terhadap aturan, keduanya berimplikasi pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi.

This research focuses on the implementation of over the function of land policy in Sleman Regency. The study was effected by the rampant problems of over the function of land in Sleman Regency. One of the main problems of over the function of land is urbanized. This urbanization has led to a wide range of problems and has given consequences in all aspects of life in urban areas including over the function of land for development. The existence of these problems has encouraged the author to examine how the response of the Government in controlling the land through the implementation of the policy. The theory that is used as a knife analysis in this study using the policy implementation theory that advanced by Merilee S. Grindle which covers the question of the content and the context of the policy. This research method using case studies. Data collection is done with the interview, observation in the field and studies of documentation. After this research done, research findings showed that the implementation of over the function of land policy in Sleman Regency has not been fullest. It is due to three factors which influences, those are internal factors, external factors, and policy factors. Internal factors are changes in public perception as well as the Government in looking at over the function of the land. External factors are Sleman as the potential area for investment. While policy factors, namely are there roles of formal and informal actors which affected the implementation of the policy. The actor formally consists of bureaucrats who played an important role towards the direction of the policy that will be targeted. While informal actors consists of investors as well as mafia of land that tried to influence policy by negotiating way with the bureaucrats for achieving his interests. In addition, inadequate policies of over the function of the land also caused by aspects of the content and the context of the policy. Element of the content of policy that has very influential toward policy implementation which caused the implementation can not be maximum namely existence domination of interesting between actors, a situation that doesn't support, the lack of resources which owned and lack of competence level of actors. While the policy context is caused by the presence of the desire from the actors that involved to get profit, the government does not decisive against regulation, both of them implies to disobedience of community against regulations.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, konten kebijakan, konteks kebijakan, alih fungsi lahan, urbanisasi, Implementation of Policy, The Content of The Policy, The Policy Context, Over The Function of The Land, Urbanization.