IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Negara Hukum)

MUHAMMAD ULUL AZMI, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ayat, pasal, atau bagian dari suatu undang-undang dalam pembentukan undang-undang dan untuk mengetahui implikasi hukumnya apabila putusan MK yang membatalkan norma dari suatu undang-undang tidak segera ditindaklanjuti bagi prinsip sebuah negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Disamping itu, penelitian ini juga didukung dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada Narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindaklanjut putusan MK yang membatalkan suatu UU dalam pembentukan UU adalah melalui Daftar Kumulatif Terbuka (DKT) yang terdapat dalam Prolegnas. Namun, pemuatan RUU akibat putusan MK dalam DKT belum mengatur secara jelas batasan waktu, sehingga beberapa UU yang dibatalkan secara keseluruhan oleh MK sampai saat ini belum tindaklanjuti kedalam pembentukan UU perubahan. Selain itu, beberapa RUU sebagai tindaklanjut putusan MK tidak masuk dalam DKT tetapi masuk dalam longlist Prolegnas karena Pemrakarsa menilai bahwa materi muatan yang ingin diubah tidak hanya terkait pasal yang dibatalkan oleh MK akan tetapi terdapat beberapa pasal lain yang dinilai perlu dilakukan perubahan. Implikasi hukum terhadap putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti dalam pembentukan undang-undang bagi sebuah negara hukum yaitu tidak terwujudnya kepastian hukum dan terjadinya kekosongan hukum. Putusan MK yang membatalkan keberlakuan secara keseluruhan suatu UU kemudian memberlakukan kembali suatu UU yang pernah dicabut oleh UU yang dibatalkan MK menimbulkan permasalahan hukum baru. Di satu sisi MK tidak mempunyai wewenang untuk memberlakukan kembali suatu UU. Di sisi lain, UU yang diberlakukan kembali oleh MK adalah UU yang notabennya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

This research aims to describe the follow-up of the Constitutional Court's decision that made null and void verse, article, or part of laws through lawmaking process and to find out its legal implication towards the law state principle if the Constitutional Court's decision which made null and void norms in the law is not followed up immediately. This research is a normative juridical research that uses library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Besides, this research is also supported by the primary data collected from interview to relevant sources. The research's result shows that the follow-up of the Constitutional Court's decision that made null and void a law in the law making process is conducted through the Open Cumulative List contained in National Legislation Program. However, the publication of the draft of Bill as the follow-up of the Constitutional Court's decision in the Open Cumulative List has not set clearly the time limits, so that several Laws abolished by the Constitutional Court until now have not been followed up in the lawmaking process. In addition, several draft of bills as the follow-up of the Constitutional Court's decision are not included in the Open Cumulative List but are included in the long list of National Legislation Program, because the Initiator considered that the content material of the law to be changed is not only related to the article annulled by the Constitutional Court but also there are other articles deemed necessary to amend. The legal implication of the Constitutional Court's decision that is not immediately followed up in the lawmaking process for the "state of law" is that there is no legal certainty and the existence of legal vacuum condition. The Constitutional Court's decision that made null and void a law which then reenacts the older law revoked by the Law abolished by the Constitutional Court causes the new law problems. In one hand, the Constitutional Court has no power to reenact a law. In the other hand, the law reenacted by the Constitutional Court may not be relevant with today condition anymore.

Kata Kunci : Tindaklanjut Putusan MK, Prolegnas, Daftar Kumulatif Terbuka., Follow-up of the Constitutional Court's decision, National Legislation Program, Open Cumulative List.