STUDI KOMPARATIF PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2007 DAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2016

LISTYANI, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pelepasan hak atas tanah berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum serta mengetahui proses pelepasan Tanah Desa menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, Penelitian hukum ini juga menggunakan Perbandingan (Comparative Approach) antara dua aturan yang berlaku secara Nasional dan berlaku secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan yang mendasar antara Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016. Persamaannya adalah syarat pelepasan Tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan. Perbedaan paling hakiki antara Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016 adalah dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016 adalah bahwa Tanah Desa dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara sedangkan Tanah Desa dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016 adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan /atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem.Proses pelepasan Tanah Desa menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2016 sejalan dan tidak bertentangan dengan UUPA dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007.

This study aims to determine and analyze the similarities and differences in the release of land rights based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2007 concerning Guidelines for Village Wealth Management and Regulation of the Governor of Daerah Istimewa Yogyakarta Number 39 of 2016 concerning the Release of Village Land for Development for the Public Interest as well as to know the process of the release of Village Land according to the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 39 of 2016 concerning the Release of Village Land for Development for the Public Interest. The research used normative legal approach or literature law research, that is library research by examining applicable legal norms with literature study approach. This study uses secondary data (library material) so that no sampling is required, this legal research also uses Comparative (Comparative Approach) between two rules that apply nationally and apply specifically. The result of the research shows that there are similarities and differences between Permendagri Number 4 of 2007 and the Regulation of the Governor of Yogyakarta Special Region No. 39 of 2016. The similarity is the condition of the release of Village Land is not allowed to be released to other parties except for the need of development. The most important difference between Permendagri Number 4 Year 2007 and the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 39 of 2016 is in Permendagri Number 4 Year 2007 and Regulation of the Governor of Daerah Istimewa Yogyakarta Number 39 Year 2016 is that the Village Land in Permendagri Number 4 Year 2007 is the property of the village in the form of crooked land, cemetery and titisara while the Village Land in the Regulation of the Governor of Yogyakarta Special Region No. 39 of 2016 is the land of origin of the Sultanate and / or Duchy with the right of anggaduh, and the utilization for the village treasury, crook / lungguh, and pengarem-arem. The process of disposal of Village Land according to the Regulation of the Governor of Yogyakarta Special Region No. 39 of 2016 in line and not contradicting the LoGA and Permendagri Number 4 of 2007.

Kata Kunci : Studi Komparatif, Pelepasan Hak Atas Tanah, Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Gubernur DIY Nomor 39Tahun 2016.