Jejaring Stakeholder Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura, Papua

ZAENAL ABIDIN, DR. Anna Marie Wattie, MA; DR. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.

2017 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Epidemi HIV/AIDS semakin meningkat di Kabupaten Jayapura terutama menginfeksi penduduk usia produktif dan para ibu hamil dan anaknya. Meningkatkan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura kurang mendapat respon oleh pemerintah daerah. Padahal amanat yang tertuang dalam kebijakan nasional dan daerah menyebutkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang dikoordinir oleh Komisi Penanggulangan AIDS. Kebijakan otonomi khusus juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran 15% diperuntukkan di bidang kesehatan. Lemahnya respon pemerintah terutama dalam alokasi anggaran maka direspons oleh jejaring Stakeholders penanggulangan HIV/AIDS di tingkat �grassroot� melalui inisiatif lokal dan aksi-aksi program sesuai sumber daya yang dimiliki. Semangat �kitorang basudara� ala Papua sebagaimana ditunjukkan oleh stakeholders penanggulangan HIV/AIDS di negara-negara Afrika dimana dalam situasi pemerintah yang tidak berdaya LSM, masyarakat dan Institusi berbasis keagamaan mengambil bagian dalam Penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian dengan pendekatan bottom-up bertujuan mengetahui hasil implementasi ditingkat �grassroots� yang dilakukan oleh street level beaurocrat, LSM, Swasta dan intitusi keagamaan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura; memahami layanan program dan sumber daya yang diberikan oleh Stakeholders dan memahami kerjasama jaringan Stakeholders penanggulangan HIV/AIDS dan kepentingan secara ekonomi, politik dan sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di lapangan. Data tidak hanya dikumpulkan dan diklasifikasi saja tetapi juga dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil analisa jejaring sosial (social network analysis/SNA) menunjukkan bahwa interaksi jejaring stakeholder penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura lebih cenderung pada relasi mutual �reciprosity�. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders dan kepentingan program yang berbeda-beda menyebabkan program cenderung tidak padu dan berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan lembaga. Dari hasil penelitian direkomendasikan perlunya penguatan kelembagaan bagi KPA Kab Jayapura agar mampu mengkoordinasikan dan mengelola program yang lebih terpadu dan komprehensip. Pemerintah daerah juga perlu segera mengalokasikan anggaran Penanggulangan HIV/AIDS sesuai besaran masalah yang ada. Masyarakat, LSM, institusi agama harus dilibatkan dalam pengelolaan anggaran dan tidak hanya program saja. Dan untuk keberlanjutan program, modal sosial yang ada di masyarakat yaitu �kitorang basudara� perlu ditingkatkan dan dilestarikan agar visi �Terlindungnya Masyarakat Kabupaten Jayapura dari ancaman dan penularan HIV/AIDS� bisa terwujud.

HIV / AIDS has increased in Jayapura primarily infect the population of reproductive age and pregnant women and children. Increasing incidence of HIV/ AIDS in Jayapura less get a response by local government. Though the mandate set out in national and regional policy states that HIV / AIDS conducted by the government and coordinated by the National AIDS Commission. Special autonomy policy also states that 15% of the budget allocation earmarked for health. The weak government response, especially in budget allocation then responded by Stakeholders network of HIV / AIDS at the "grassroots" through local initiatives and actions of the program as its resources. The spirit of "kitorang basudara" ala Papua, as indicated by the stakeholders on HIV / AIDS in African countries in a situation where governments are not powerless NGOs, community and faith-based institutions to take part in HIV / AIDS. Research with bottom-up approach aims to find the results of the implementation level "grassroots" performed by street level beaurocrat, NGOs, private and religious institutions in HIV / AIDS in Jayapura; understand the program services and resources provided by stakeholders and understand network cooperation Stakeholders on HIV / AIDS and economic interests, political and social backgrounds. Research using qualitative methods. Qualitative descriptive study is a method aimed at solving problems in the field. The data is not only collected and classified, but also analyzed and interpreted. Results of analysis of social networks (social network analysis / SNA) indicate that the interaction network of stakeholders on HIV / AIDS in Jayapura are more likely to mutual relationships "reciprosity". Limited resources are owned by the respective stakeholders and interests of different programs cause programs tend to be cohesive and walk alone in the interest of the institution. From the results of the study recommended the need for institutional strengthening for the KPA Jayapura district to be able to coordinate and manage the program in a more integrated and comprehensive. Local government also needs to allocate a budget for HIV / AIDS according to the amount of existing problems. Communities, NGOs, religious institutions should be involved in managing the budget and not just any program. And for the sustainability of the program, the social capital in the community is "kitorang basudara 'needs to be improved and preserved so that the vision of" sheltered Jayapura Society of threat and spread of HIV / AIDS "can be realized.

Kata Kunci : Stakeholders network on HIV/AIDS; bottom-up approach, social network analysis