PENGATURAN SISTEM PENDAFTARAN KONSTITUTIF (FIRST TO FILE) BAGI MEREK ASING TERKENAL

Alexander Josua. H , Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian tentang pengaturan sistem pendaftaran konstitutif (first-to-file) bagi merek asing terkenal bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem pendaftaran merek berdasarkan first-to-file menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi merek asing terkenal dibandingkan Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Kedua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dalam usahanya untuk memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pemiliki merek, pemerintah telah mengganti keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena terdapat peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Sistem kepemilikan dan perlindungan merek yang digunakan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah sistem konstitutif dalam mensyaratkan perlindungan merek, maka wajib melakukan pendaftaran merek sehingga pemilik merek mendapatkan hak atas merek.

The objectives in the discussion of this thesis regarding regulations of constitutive registration system (first-to-file) to a foreign well-known mark was to analyze the regulation system of trademark registration based on first-to-file based on the Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications and also to analyze the trademark registration system based on Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications provide more legal protection to a foreign well-known mark in comparison with Law No. 15 of 2001 on Trademark. This study uses empirical juridical and normative juridical, in the sense of reviewing legislation relating to issues to be discussed, and also conducted field approach to obtain information as supporting material. The data used as for the making of this study are primary obtained by interview and secondary data obtained through documentation study with library materials. Both of the data were analyzed descriptively qualitative. In the research and discussion in mind that the effort of providing higher legal protection to the mark owner, the government has replaced the existence of Act Number 15 of 2001 on Marks with Act Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. The existence of Act Number 20 of 2016 is proved to be more effective and efficient compared the to the prior acts because there is an implementation regulations i.e. Regulation of the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number 67 Year 2016 on Mark Registration. The system of mark ownership used in Act Number 15 of 2001 and Act Number 20 of 2016 is constitutive system. However, the system of mark ownership remains different on from another, but still requires mark registration so that the owner of the mark gets right on mark.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Merek, Pendaftaran Merek, Trade Mark, Trade Mark Protection, Trade Mark Registration