MEDIASI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

AGIL NUR WICAKSONO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Mediasi Putusan Pailit di Pengadilan Niaga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan hambatan pelaksanan mediasi putusan pailit. Penelitian ini mengambil contoh perkara dalam hal ini debitornya adalah PT Cipta Busana Karya dinyatakan dalam PKPU setelah terbukti memiliki utang yang telah tertunggak dan jatuh tempo kepada Cosmos Strategy yang berasal dari jasa konsultan manajemen bisnis sejak tahun 2016. Utangnya ditaksir mencapai jumlah Rp 583 juta dan US$ 45.000. PT Cipta Busana Karya akhirnya dinyatakan Pailit oleh Majelis Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti tidak mampu memenuhi segala utang piutang para kreditornya. Penelitian ini bersifat normatif empiris karena menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari metode wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap responden (dua hakim Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat) dan narasumber (kepala pusdiklat MA yang pernah menjadi hakim Pengadilan Niaga). Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi menggunakan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier khususnya perkara perdata khusus. Kedua data tersebut dianalis secara kualitatif dengan metode dekriptif berdasarkan cara berpikir induktif. Penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan mediasi putusan pailit di Pengadilan Niaga telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau amanat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana setiap perkara perdata khusus yakni setelah putusan pailit debitor menawarkan rencana akta mediasi perdamaian kepada para pihak yakni kreditor dan hakim pengawas sebagai mediator. Permasalahannya adalah pelaksanaan mediasi putusan pailit masih terhambat oleh beberapa faktor, yakni sumber daya manusia terkait kurator, penyampaian informasi pengangkatan kurator, sumber daya manusia terkait hakim, ketidaktahuan penyidik polisi, sehingga pada akhirnya pelaksanaan mediasi putusan pailit antar pihak berperkara terkadang tidak tercapai. Hasil akta mediasi perdamaian yang telah dihomologasi oleh majelis hakim, secara otomatis mengikat para pihak untuk dapat ditaati dan dilaksanakan secara sukarela maupun secara paksa seperti halnya perkara umum lainnya.

This study aims to analyze the implementation of Bankruptcy Mediation Decision in Commercial Court under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court and obstacle of implementing mediation of bankrupt decision. This research takes the example of case in this case the debtor is PT Cipta Busana Karya stated in PKPU after proven to have debts that have been delinquent and matured to Cosmos Strategy from business management consultant services since 2016. Its debt is estimated to reach Rp 583 million and US $ 45,000. PT Cipta Busana Karya was declared bankrupt by the Panel of Judges of Commerce at the Central Jakarta District Court because it proved unable to meet all the debts of its creditors. This research is normative empirical because using primary and secondary data. Primary data were obtained from interview method using interview guideline to respondent (two court judges in Central Jakarta District Court) and informant (head of MA subdistrict who had been a Commercial Court judge). Secondary data is obtained from library research by documentation method using document study on primary, secondary, and tertiary legal material especially special civil case. Both data were analyzed qualitatively by descriptive method based on inductive way of thinking. This research indicates that the process of mediation of bankruptcy decision in Commercial Court has been implemented in accordance with the purpose or mandate as regulated in PERMA Number 1 Year 2016 where every special civil case ie after verdict of debitor of debitor offer plan of peace mediation deed to the parties that is creditor and supervisory judge as a mediator. The problem is the implementation of mediation of bankruptcy decision is still hampered by several factors, namely human resources related to the curator, the delivery of information on the appointment of the curator, human resources related to the judge, the police investigator's ignorance, so that in the end the mediation of the bankruptcy decision between the litigant parties is sometimes not achieved. The result of the peace mediation deed, which has been prejudiced by the judges, automatically binds the parties to be able to be obeyed and carried out voluntarily or by force as well as other public affairs.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Mediasi, Pailit