Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Bali, NTB, dan NTT

NOVITA SETYANINGRUM, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus, Ph.D, Ak, CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT. Penelitian dilakukan terhadap 44 pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota pada periode tahun 2015 dan 2016. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan tiga tahap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban, serta berdasarkan empat kriteria pengukuran yang meliputi ketepatan waktu, ketersediaan, aksesibilitas, dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015, tiga peringkat tertinggi diperoleh: (1) Pemerintah Provinsi Bali, 2) Kabupaten Badung, dan 3) Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2016 diperoleh: 1) Provinsi Bali, 2) Provinsi NTB, dan 3) Kota Mataram. Peringkat terendah pada tahun 2015 dan 2016 diperoleh pemda yang sama yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Dompu. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Bali, NTB, dan NTT berdasarkan Open Budget Index (OBI) masih tergolong Tingkat Keterbukaan Anggaran Tidak Cukup (Insufficient). Hal ini menunjukkan masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Tiga pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi menunjukkan karakteristik: (1) rata-rata jumlah penduduk yang lebih besar, (2) rata-rata total aset pemerintah daerah yang lebih besar, (3) rata-rata jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, (4) rata-rata opini BPK atas LKPD yang lebih baik, (5) rata-rata rasio PAD yang lebih tinggi, (6) rata-rata total belanja daerah yang lebih besar, dan (7) rata-rata IPM yang lebih tinggi.

Local financial management transparency by providing local financial management information on local governments official websites is an effort to prevent corruption. This is because the transparency is believed to increase public control over the local government financial management. Law Number 14 of 2008 on Public Information Transparency and the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188.52/1797/SJ on Improving the Transparency of Local Budget Management serve as the basis of local financial management transparency. For this reason, this research is intended to identify the level of local financial management transparency among the local governments in Bali, West Nusa Tenggara (NTB), and East Nusa Tenggara (NTT). The study was conducted among 44 local governments in Bali, NTB and NTT at the provincial, district, and city levels in the periods of 2015 and 2016. The leveling is based on the three stages of local financial management covering planning stage, implementation stage, reporting, and accountability stage. It is also measured based on the four criteria including timeliness, availability, accessibility, and disclosure frequency. The results show that in the period of 2015, the three highest ranks were (1) the Provincial Government of Bali, 2) Badung Regency, and 3) Jembrana Regency. As for the period of 2016, the three highest ranks were 1) Bali Province, 2) NTB Province, and 3) Mataram City. Meanwhile, the lowest ranks in 2015 and 2016 were occupied by the same local governments, namely North Central Timor District, Alor Regency, and Dompu Regency.In addition, this study also shows that in terms of Budget Transparency Level, the local financial management transparency index in Bali, NTB and NTT based on Open Budget Index (OBI) is still classified as Insufficient. This indicates that many local governments still consider that local financial information is confidential, so that it is not published. Generally, the three local governments with the highest ranks carry these characteristics: (1) bigger population, (2) greater amount of total local government assets, (3) more number of members of the House of Regional Representatives (DPRD), (4) better opinion of the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding the Local Government Financial Statement (LKPD), (5) higher ratio of local own-source revenue (PAD), (6) greater amount of total local expenditures, and (7) higher human development index (HDI).

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik