Urgensi Revisi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Badan Legislatif DPR RI

REZKI WAHYUDI, Aminoto S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis urgensi perlunya segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta untuk mengetahui dan menganalisis proses legislasi yang dilakukan di Badan Legislasi DPR RI. Penyusunan tesis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif. Pendekatan perundang-undangan mencakup seluruh peraturan perundang-undangan khususnya terkait undang-undang anti monopoli sebagai tatanan kebijakan nasional untuk menjamin iklim usaha yang sehat dan kondusif sehingga mampu berkiprah dalam kancah persaingan regional maupun global. Sementara pendekatan kasus menggambarkan implementasi penegakan hukum dalam penanganan perkara yang telah diputus oleh Majelis Komisi dan atau Majelis Hakim di lembaga-lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah isu krusial yang menjadi alasan perlunya segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, di antaranya, yaitu: penguatan status kelembagaan KPPU berikut penegasan kewenangan yang dimilikinya, perluasan definisi pelaku usaha, peningkatan sanksi denda bagi pelaku kartel, pengubahan notifikasi merger, penerapan program leniensi, serta penguatan ekonomi nasional dalam pasar bebas. Sedangkan proses legislasi dilakukan di Badan Legislasi DPR RI berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut dan baik. Adapun proses legislasi tersebut terdiri dari 5 (lima) tahap, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan tahap pengundangan atau pencatatan dalam Lembaran Negara RI.

This thesis aims to understand and analyze the urgency of the need to immediately amend Law No. 5 Year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and to know and analyze the legislation process conducted in Badan Legislasi DPR RI (the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia). This thesis uses normative juridical research method, descriptive with qualitative data analysis. The legislation approach covers the entire legislation, especially regarding anti-monopoly laws as a national policy order to ensure a healthy and conducive business climate so as to be able to take part in the arena of regional and global competition. While the case approach illustrates the implementation of law enforcement in the handling of cases that have been decided by the Commission Assembly and / or Judges in the judicial institutions, namely the District Court and the Supreme Court of Republic of Indonesia. The results of the research conclude that there are a number of crucial issues which became the reason for the need to immediately amend Law No. 5 of 1999, namely strengthening the institutional status of KPPU (Supervisory Commission for Business Competition) as independent authority of competition supervisor as well as affirmation of its delegation authority, the extension of the definition of business actor, the increase of penalty sanction for cartel perpetrators, amendment of merger notification, implementation of leniency program, and strengthening of national economy in the free market. While the legislation process is conducted in the Legislative Body of the House of Representatives based on legal basis and in accordance with legal norms, and fulfilling the principles of the establishment of good and proper legislation. The legislation process consists of 5 (five) stages, starting from the planning stage, preparation, discussion, endorsement/ validation or determination, up to the stages of enactment or recording in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Proses Legislasi, Badan Legislasi DPR RI/ Revision of Law No. 5 Year 1999, Process of Legislation, the Legislative Body of the House of Representatives of The Republic of Indonesia