KONTESTASI AKTOR DALAM PROSES PENGANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016

AMRIN WOU, Longgina Novadona Bayo, S.I.P., M.A.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Proses penganggaran merupakan rangkaian prosedur atau mekanisme yang harus dilewati untuk menetapkan rencana program dan kegiatan kerja pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran. Proses penganggaran dana otsus tidak hanya melihat persoalan teknokratik (manajemen keuangan) saja, namun anggaran merupakan prodak politik, dimana pembahasan dan penetapannya dibahas oleh legislatif bersama dengan lembaga eksekutif. Sehingga pada ranah politik inilah terjadi kontestasi antar aktor untuk memperjuangkan kepentingannya agar terakomodir dalam kebijakan alokasi anggaran dana otsus. Masing-masing aktor yang terlibat dalam pembahasan anggaran dana otsus memiliki kepentingan berbeda-beda, dimana aktor legislatif (DPRP) dan lembaga eksekutif (Gubernur) memiliki kepentingan untuk menyuarakan hak konstituennya, Sementara kepentingan lembaga adat (MRP) memperjuangkan hak-hak dari masyarakat adat yang diwakilinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan informan. Lokasi penelitian di provinsi Papua. Obyek penelitian dalam tesis ini difokuskan pada proses terjadinya kontestasi aktor dalam penganggaran dana otsus provinsi Papua tahun anggaran 2016. Aktor kunci yang terlibat dalam proses penganggaran dana otsus yaitu lembaga eksekutif (Gubernur) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Papua, lembaga legislatif (DPRP) melalui Badan Anggaran (Banggar), dan lembaga adat Papua (MRP). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses penganggaran dana otsus terjadi kontestasi dalam dua ranah utama yaitu ranah formal dan ranah in formal. Dari hasil kontestasi tersebut tercapai kesepakatan bersama (konsensus atau kompromi) antar aktor, adapun bentuk konsensus (kompromi) yaitu disepakatinya kebijakan pengelolaan dan alokasi dana otsus yang tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus No 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Disamping itu aktor yang lebih berperan lebih atau dominan dalam proses penganggaran dana otsus adalah lembaga eksekutif (Gubernur) Papua dibanding legislatif DPRP) dan lembaga adat (MRP). Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas (sumberdaya) yang dimiliki para aktor, dimana eksekutif mempunyai pengetahuan, pengalaman serta informasi yang luas tentang penganggaran.

The budgeting process is a series of procedures or mechanisms that must be passed to define the program plans and activities of local government through budget policy. The special autonomy funding budgeting process not only looks at the technocratic (financial management) issue, but the budget is a political product, where discussion and determination are discussed by the legislature together with the executive branch. So in the political sphere this happens contestation between actors to fight for their interests to be accommodated in the policy of budget allocation of special autonomy funds. Individual actors involved in discussing the budget of special autonomy fund have different interests, where the legislative actors (Papuan People's Legislative Assembly) and the executive (Governor) have interest to voice their constituent rights, while the interest of customary institution (assembly of the people of Papua) the rights of the indigenous peoples it represents. This research uses qualitative research method with case study approach. Technique of data collection is done through literature study and direct interview with informant. Research location in Papua province. The research object in this thesis focuses on the process of actor contestation in budgeting of special autonomy fund of Papua province for budget year 2016. Key actors involved in the process of budgeting special autonomy fund that is executive institution (Governor) through Provincial Development Planning Board (BAPPEDA) Papua province, legislative (Papuan People's Legislative Assembly) through the Budget Agency, and Papuan traditional institutions (assembly of the people of Papua). The results showed that in the process of budgeting special autonomy funds occurred contestation in two main domains of formal and in-formal sphere. From the results of the contestation, a consensus or compromise between actors is reached, as for the form of consensus (compromise), namely the approval of the management policy and the allocation of special autonomy funds set forth in the form of Special Regulation No.25 of 2013 on the Division of Revenue and Financial Management of Special Autonomy Fund Papua Province. Besides, more or more dominant actors in the budgeting process of special autonomy funds are executive (Governor) of Papua than legislative (Papuan House of Representatives) and customary institutions (Assembly of the people of Papua). This is influenced by the capacity (resources) of the actors, where the executive has extensive knowledge, experience and information on budgeting.

Kata Kunci : Kontestasi Aktor, Proses Penganggaran, Dana Otonomi Khusus.