PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ANTARA PROFESI JABATAN NOTARIS DENGAN PROFESI JABATAN PPAT

RINDY ACVIONITA, Ninik Darmini, S.H., M. Hum

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis sosiologis mengenai perbandingan pelaksanaan perlindungan hukum profesi yang diberikan oleh Kementerian/Instansi dan organisasi-organisasi terkait terhadap Notaris dan/atau PPAT dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian/Instansi dan Organisasi-organisasi terkait terhadap Notaris dan/atau PPAT dalam memberikan perlindungan hukum. Pada penelitian hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang akan didukung oleh wawancara dengan narasumber. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, buku-buku, dan artikel yang mempunyai kolerasi dan relevan terhadap permasalahan yang akan di teliti kemudian dianalisis dengan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Perbandingan perlindungan hukum profesi antara profesi jabatan Notaris dan PPAT terdiri dari dasar hukum bagi kementerian dan organisasi terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi jabatan Notaris dan PPAT. Perangkat-perangkat yang berwenang dalam kementerian yang telah ditentukan baik dalam UUJN, Permenkumham dan organisasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi jabatan Notaris dan PPAT, hak dan kewajiban Notaris dan/atau PPAT untuk memperoleh perlindungan hukum, dan bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan terhadap Notaris dan/atau PPAT. Kendala yang dihadapi oleh Kemenkumham dan Kemenag ATR/BPN dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris dan/atau PPAT hampir sama, disebabkan terbatasnya personil, tidak meratanya penyebaran informasi, kurangnya koordinasi. Kurangnya keterbukaan informasi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris dan/atau PPAT yang terlibat permasalahan baik hukum maupun etik. Kendala yang dihadapi oleh INI dan IPPAT dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris dan/atau PPAT yang terlibat permasalahan baik hukum maupun etik, disebabkan karena Notaris dan/atau PPAT yang menghadapi permasalahan kurang atau tidak berpartisipasi aktif, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota yang diatur dalam AD ART baik INI maupun IPPAT.

The aims of this research is to analyze the sociological juridical about the comparison of the implementation of legal protection of the profession given by the Ministries / Agencies and related Organizations to the Notary and / or PPAT and the constraints faced by the Ministries / Agencies and Related Organizations for Notary and / or PPAT in providing legal protection. This legal research uses legal juridical sociological research methods that examines how the reactions and interactions that occur when the norm system as the initial data, which then continued with the primary data, examines the effectiveness of a law and research that wants to find a correlation between various symptoms or variables as a means of data collection consists of document studies, observation and interview. The comparison of profession legal protection between the notary profession and PPAT consists of the legal basis for ministries and related organizations in providing legal protection to the Notary profession and PPAT. The authorized instruments within the ministry specified in the UUJN, Permenkumham and the organization in providing legal protection to the notary profession and PPAT, the rights and obligations of the notary and / or PPAT to obtain legal protection, and the form of protection mechanisms granted to the notary and / or PPAT. Constraints faced by Kemenkumham and Kemenag ATR / BPN in providing protection to notary and / or PPAT is almost the same due to limited personnel, uneven distribution of information, lack of coordination. The lack of information disclosure when the examination of notary and / or PPAT is involved in legal and ethical issues, due to the notary and / or PPAT facing the problem of inactivity or not participating actively, does not perform its obligations as a member which are regulated in AD ART either INI or IPPAT.

Kata Kunci : Perbandingan Perlindungan Hukum, Notaris, PPAT