KAIDAH PERUBAHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

YUNI KARYANTI, Dr. Jur. Any Anjarwati, S.H., M.Jur.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompleksitas masalah secara normatif kawasan perdesaan yang berkaitan dengan penguasaan tanah pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari tahun 2006-2011 di Kabupaten Klaten dan mengetahui sistem administrasi yang diterapkan dalam perubahan fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, Selanjutnya data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan, pertama bahwa perkembangan secara normatif kawasan perdesaan yang berkaitan dengan penguasaan tanah pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dari tahun 2006-2011 oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pengaturannya agar disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan wilayah terutama mengenai tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Kedua, sistem administrasi peralihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten dijalankan oleh Tim Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) yaitu koordinasi antar instansi yang berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klaten, dan juga peran serta dari perangkat desa, kecamatan dan masyarakat dengan mekanisme perizinan yang telah ditentukan agar dapat mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

This study aims at determining the complexity problem normatively of the rural areas related to the control of agricultural land in Spatial Planning from 2006-2011 in Klaten Regency and determining the administrative system applied in the changes of agricultural land to non-agricultural land in Klaten Regency. This research is a normative juridical research that is legal research conducted with literature review of the materials. The materials include primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Furthermore, the data collected is then analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that the normative development of rural areas related to the control of agricultural land in Spatial Planning (RTRW) from 2006-2011 by the Klaten Regency Government in the regulation to be adjusted to the needs and challenges of regional development especially on the objectives, policies, strategies of spatial planning, spatial structures planning, determinations of strategic area of regency, directions of spatial utilization of regency area, with provision control of spatial utilization of regency area. Secondly, the administrative system transition functions of agricultural land to non-agricultural in Klaten Regency is carried out by Land Utilization Allotment Permit Team/Tim Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ( Tim IPPT), which makes coordination among the authorized agencies, namely Department of Investment and One Stop Integrated Service/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, National Land Agency Klaten Regency/Kantor Badan Pertanahan and so the participation of the apparatuses in villages, sub-districts and societies with a defined licensing mechanism in order to comply with and apply the criteria, rules, quality standards and provisions of legislation.

Kata Kunci : Perubahan Fungsi Tanah, RTRW, Kabupaten Klaten / Land Function Changes, Spatial Planning (RTRW), Klaten Regency