IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP INDUSTRI ANGKUTAN LAUT NASIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN TOL LAUT

DIRAJAYA PATUAN RUMI, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yakni mengkaji implementasi asas cabotage berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksananya pada sektor pengangkutan laut nasional dan bagaimana eksistensi penerapan asas ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang logistik tol laut. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya dan dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan implementasi asas cabotage berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 terhadap sektor pengangkutan laut Indonesia serta sejauh mana pemberdayaan sektor pengangkutan laut nasional dalam mendukung tol laut yang digagas pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan dua hal, Pertama, bahwa penerapan asas cabotage berhasil memajukan sektor pengangkutan laut Indonesia dimana meningkatnya jumlah armada kapal nasional dan penguasaan muatan dalam negeri secara signifikan, namun masih perlu penerapan yang konsisten karena sektor migas lepas pantai (offshore) masih memperbolehkan beroperasinya kapal-kapal asing karena keterbatasan armada kapal nasional. Perlunya dukungan pemerintah melalui kebijakan peraturan yang mendukung industri galangan kapal nasional untuk dapat bersaing mengakomodasi kebutuhan armada kapal nasional sehingga tidak tergantung pada kapal-kapal asing yang masuk berganti bendera Indonesia melalui mekanisme penggantian bendera kapal serta usaha patungan (joint venture). Kedua, program tol laut yang bertujuan menjawab permasalahan pemerataan distribusi logistik nasional dan memperlancar konektivitas Indonesia dapat bersinergi dengan keberhasilan penerapan asas cabotage melalui armada kapal-kapal nasional dalam mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan salah satu tujuan dari asas ini yaitu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.

This research aimed to answer two problems; to analyze the implementation of cabotage principle based on the act No.17 Year 2008 and its rules application especially in the sea transportation sector; and how this the principle implementation support the government policy in the field of sea logistics connectivity. This research is jurudical-normative,which study to find the truth based on legal standing from its normative side and is categorized as a descriptive analyst study to provide a comprehensive overview of the facts and problems associated with the implementation of the cabotage principle of the Indonesian marine transport sector with the issuance of Act No. 17 of 2008 on Shipping and to which extent the empowerment of the domestic shipping sector based on cabotage principle support the government- sea logistics connectivity. The data used in this study is secondary data by using qualitative analysis methode. This research resulted in two conclusions, First, the application of cabotage principle succeed in improving the sea transportation sector in Indonesia in which the number of national armada increase and the control of domestic load significantly, however consistent application still required in the future by looking at the fact that the foreign ships are currently still allowed to operate in the offshore oil and gas sector in Indonesia due to the availability limitations of the national armada. Government supports are required through the regulations or policies that can support the national shipbuilding industry to compete and to accommodate the needs of the national vessel armadas, hence no more dependency on foreign ships that entering Indonesian sea by changing into the Indonesian flag by means of a vessel replacement mechanism or joint venture. Second, the sea toll program that was first aimed to answer the problem of national logistics distribution and to enable the connectivity within Indonesia, can collaborate with the successful implementation of the cabotage principle through the fleet of national ships to achieve one of this principle goals: to facilitate the movement of people and/or goods through waters, by prioritizing and protecting the sea transportation in order to expedite national economic activities.

Kata Kunci : angkutan laut, asas cabotage, tol laut., Maritime transportation, cabotage principle, sea connectivity