IMPLEMENTASI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI TERDAKWA OLEH NEGARA

TOMMY UNTUNG SETYAWA, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Dalam hukum pidana, penerapan peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan tentunya memberikan konsekuensi hukum tersendiri, salah satunya bentuknya adalah gugatan ganti kerugian dari pihak tersangka atau terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengabulkan gugatan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Sri Mulyati Binti Kardjo, mengapa negara tidak melaksanakan putusan kasasi gugatan ganti kerugian Nomor : 1262 K/Pid/2012 yang diajukan oleh Sri Mulyati Binti Kardjo dan bagaimana seharusnya konsep ke depan terhadap pembayaran ganti kerugian dalam perkara pidana sebagai bentuk pemenuhan hak bagi terdakwa oleh negara. Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarangdan Pengadilan Negeri Semarang. Cara dan alat pengumpulan data adalah dengan metode wawancara terstruktur dan diperoleh dari data primer dan sekunder. Bahwa dari penelitian diperoleh fakta hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan Sri Mulyati karena penerapan hukum khususnya dalam hal penahanan badan yang tidak benar yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Sri Mulyati. Negara sampai saat ini belum melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan untuk memberi imbalan ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh pemohon sebagai uang denda sebesar Rp.2.000.000,00 dan biaya perkara Rp.2.500,00 ditambah Rp.2.500,00 sama dengan Rp.5.000,00 karena Pengadilan Negeri Semarang belum tecantum anggaran sesuai putusan hakim di atas. Konsep ideal pelaksanaan ganti kerugian ke depan seharusnya tidak ada pembatasan nominal ganti kerugian, sebagai gantinya, pemohon seharusnua diberikan hak seluas-luasnya untuk menilai kewajaran berapa jumlah kerugian yang adil untuk diterima namun hakim diberikan kewenangan untuk menentukan besaran ganti kerugian setelah menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan.

In the criminal law, the application of regulations that are not in accordance with the provisions of course provides legal consequences, one of which is a lawsuit compensation from the suspect or defendant. This study aims to determine the consideration of the Panel of Cassation Judges to grant a lawsuit compensation petitioned by Sri Mulyati Binti Kardjo, why the state did not implement the verdict of appeal for damages No. 1262 K / Pid / 2012 proposed by Sri Mulyati Binti Kardjo and how should the concept to Front against the payment of damages in criminal cases as a form of fulfillment of rights for defendants by the state. This type of research is a combination of normative juridical and empirical juridical research with research sites in Semarang State Attorney, Semarang State Treasury Service Office and Semarang District Court. Methods and data collection tools is by structured interview method and obtained from primary and secondary data. Whereas from the research, the facts of the judge to grant the lawsuit compensation filed by Sri Mulyati because of the application of the law especially in the case of improper body detention conducted by Investigator, Public Prosecutor and Assembly examining and adjudicating Sri Mulyati case. The State has not yet executed the verdict of the judge ordering to compensate Rp.5.000.000,00 to refund the money already deposited by the applicant as a fine of Rp.2,000,000.00 and the cost of the case Rp.2.500,00 plus Rp.2.500,00 is equal to Rp 5.000,00 because the Semarang District Court has not yet budgeted according to the judge's decision above. Ideal concept of the implementation of compensation in the future should be no restriction of nominal compensation, instead, the applicant should be given the widest right to judge the fairness of how much the fair loss to be accepted but the judge is given the authority to determine the amount of compensation after assessing the proposed evidence In the hearing.

Kata Kunci : ganti kerugian, pidana, terdakwa, negara