UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

HARWIADI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada penggunaan data sekunder, yang merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung, yang dapat Penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan, terutama dari peraturan perundangundangan, yurisprudensi, rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku hukum hasil karya dari kalangan hukum, dokumen salinan-salinan putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Jaksa Agung terkait dengan objek penelitian yang akan penulis teliti. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, dilaksanakan oleh Penuntut Umum selaku eksekutor mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti yang mana dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tersebut Penuntut Umum mengalami kendala-kendala di antaranya para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan meskipun sebenarnya terpidana tersebut mampu untuk membayar uang pengganti. Untuk mengantisipasi hal tersebut saat masih dalam penyidikan tindak pidana korupsi sudah dilakukan upaya pelacakan harta kekayaannya dan dilakukan penyitaan terhadap harta benda yang diduga diperoleh setelah terjadinya tindak pidana korupsi.

The purpose of this research is to know the mechanism of payment of surrogate money as additional criminal in corruption criminal case and any constraint faced in process of substitute payment for state loss in corruption criminal case. The research method using normative law research is research that more emphasis on the use of secondary data, which is data obtained indirectly, which writer can get through literature research, especially from legislation, jurisprudence, draft law, result Research, legal works of law, copies of court decisions in cases of corruption, decisions of the Constitutional Court, Circular Letter of the Supreme Court, and the Circular Letter of the Attorney General in relation to the object of research to be the author of the meticulous. The result of the research shows the mechanism of payment of replacement money in case of corruption crime, executed by the Public Prosecutor as the executor refers to the Decree of Attorney General Number Kep-518 / JA / 11/2001 dated November 1, 2001 concerning Replacement Replacement Mechanism which in execution of payment execution The replacement money of the prosecutor faces obstacles such as the corruptors / convicts preferring to serve the imprisonment as a substitute rather than having to pay the replacement money charged even if the convict is actually able to pay the replacement money. To anticipate this matter while still in the investigation of corruption crime has been done tracking efforts of his property and carried out the seizure of property that allegedly obtained after the crime of corruption.

Kata Kunci : penyitaan, uang pengganti, korupsi, kerugian negara