Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 s.d 2015

CIPTO PRIYONO, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D.,CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam rentang waktu 2011-2015. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yakni 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) solvabilitas layanan, dan 6) kemandirian keuangan. Tahun 2015 terdapat tambahan dimensi solvabilitas operasional karena pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan selama lima tahun (2011 s.d 2015). Data yang digunakan sebanyak 272 LHP LKPD, sementara 27 LHP tidak digunakan karena beropini tidak wajar dan disclimer. Hasil penelitian ini berupa pemeringkatan dan pengkategorian, serta deskripsi karakterisik atas tiga pemda tertinggi dan tiga pemda terendah indeks kondisi keuangannya (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216). Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.

This research aims to analyze the financial condition of local government in Kalimantan year 2011-2015. The financial condition was measured using six dimension models developed by Ritonga (2014) namely 1) short term solvency, 2) long term solvency, 3) budget solvency, 4) financial flexibility, 5) service-level solvency, and 6) financial independence. Operational solvency is an additional dimension since in 2015 local governments have implemented accrual basis for its accounting policy. This research applies qualitative descriptive method using secondary document of local governments financial audit reports in Kalimantan for five years (2011-2015). Data used were 272 Kalimantan local governments financial audit reports, while 27 local governments financial audit reports with adverse and disclaimer opinion were not being used. The result of this research are rate, categories, and characteristic description of three local governments with the highest and lowest rate based on financial condition index (FCI). It was revealed that in 2015 the local governments in Kalimantan with the highest financial condition index (FCI) in each level were the district government of Berau (FCI 0,504), The city government of Balikpapan (FCI 0,705), and Provincial government of East Kalimantan (FCI 0,689). While the local governments with the lowest financial condition index in each level were the district government of Bulungan (FCI 0.155), the government of Tarakan (FCI 0.146), and Central Kalimantan provincial government (FCI 0.216). During the period of 2011 - 2015, consistent regency and municipal governments to occupy the five highest FCI were the Berau district government and the city government of Bontang. On the other hand, consistent provincial governments to occupy the top three position of the FCI were namely the provincial government of East Kalimantan and South Kalimantan. Furthermore, the results of identification of local government characteristics indicate that local governments with the highest FCI tend to have a better level of prosperity and financial efficiency, higher cost of goods and services, and lower level of population density than the local government with the lowest FCI.

Kata Kunci : pemerintah daerah, kondisi keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan