PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA JAMINAN RESI GUDANG (STUDI KASUS DI BNI)

R.A.M.O.JEANNIE I.K., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pembebanan hak jaminan resi gudang di BNI dibandingkan dengan undang-undang jaminan resi gudang yang berlaku dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap BNI sebagai kreditur penerima jaminan resi gudang Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian pustaka diperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan diperoleh data primer sebagai data utama dalam penelitian ini. Sifat penulisan penelitian ini adalah eksplanatoris yang akan menjelaskan kedudukan antar variabel. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, pelaksanaan pembebanan hak jaminan atas resi gudang di BNI telah sesuai ketentuan yang berlaku, dan Kedua, dengan undang-undang yang telah ada saat ini perlindungan hukum terhadap BNI sebagai penerima jaminan resi gudang kurang terlindungi. Tindakan yang dapat dilakukan oleh BNI adalah mensyaratkan jaminan tambahan dan menambahkan klausula penjaminan lain dalam perjanjian pokoknya.

The goal of this research is to examine the implementation of the loading of warehouse receipt guarantee in BNI compared with the applicable warehouse receipt law and to know the legal protection against BNI as the creditor receiving the warehouse receipt guarantee The type of legal research used is empirical normative. The data in this research is obtained through literature research and field research. The results of the research library obtained secondary data. Results from field research obtained primary data as the main data in this study. The nature of writing this research is explanatory that will explain the position between variables. From the results of the research note that: First, the implementation of the imposition of guarantee rights on the warehouse receipt in BNI has been in accordance with applicable provisions. Secondly, with existing law, legal protection against BNI as recipient of warehouse receipt guarantee is less protected. Actions that can be performed by BNI is to require additional warranty and add another guarantee clause in the principal agreement.

Kata Kunci : jaminan, resi gudang, perlindungan hukum., guarantee, warehouse receipt, legal protection