KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBEBANAN HIPOTEK KAPAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2012

PRASETYO EKO NUGROHO, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan jaminan hutang berupa hipotek atas kapal dipersyaratkan adanya pendaftaran dan mekanisme pelaksanaan eksekusi hipotek kapal dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang digunakan untuk menganalisa secara lebih luas dan mendalam dari berbagai segi atas data yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan teori dan aspek hukum alasan jaminan hutang berupa hipotek kapal dipersyaratkan adanya pendaftaran dan mekanisme pelaksanaan eksekusi hipotek kapal. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kapal yang didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan pembebanan hipotek kapal atas kapal dengan persyaratan pendaftaran hipotek kapal meliputi perjanjian kredit dan grosse akta pendaftaran kapal. Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada penerima hipotek diberikan grosse akta hipotek kapal yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berhak mengambil pelunasan dari nilai benda hipotek. Eksekusi tersebut berupa penjualan secara lelang objek jaminan atau objek hipotek dalam rangka pelunasan piutang. Eksekusi hipotek dilakukan di depan umum dengan tujuan agar diperoleh harga yang paling objektif terhadap benda jaminan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berhak mengambil pelunasan dari nilai benda hipotek. Eksekusi tersebut berupa penjualan secara lelang objek jaminan atau objek hipotek dalam rangka pelunasan piutang. Eksekusi hipotek dilakukan di depan umum dengan tujuan agar diperoleh harga yang paling objektif terhadap benda jaminan

This writing aims to determine and analyze the reasons for debt guarantees in the form of mortgage on the vessel required the registration and implementation mechanism of ship mortgage execution associated with the Minister of Transportation Regulation Number Ministerial Regulations 13 of 2012. The research method using normative juridical method is qualitative. This study refers to the legal norms used to analyze more extensively and in depth from various aspects of the data found. This study uses secondary data in the form of official documents, books related to the theory and legal aspects of the reason for debt guarantee in the form of vessel mortgage required registration and implementation mechanism of ship's mortgage execution. Primary legal materials used include the Civil Code, the Book of Commercial Law, the Law Number 17 of 2008 on the voyage and Regulation of the Minister of Transportation Number Ministerial Regulations 13 of 2012 on Registration and Nationality of Ships. Based on the result of the research and discussion, it can be concluded that the vessels registered in the Indonesian ship list can be used as debt collateral with the loading of the ship's mortgage on the requirements of the vessel's mortgage registration including credit agreement and grosse deed of vessel registration. As evidence the vessel has burdened the mortgage to the mortgage recipient given a grosse deed of a mortgage vessel that has the same executive power as a court decision that has obtained permanent legal force. If the debtor does not fulfill its obligations as agreed, the creditor shall be entitled to withdraw from the value of the mortgage object. The execution is in the form of auction sale of collateral object or mortgage object in order to settle receivables. Mortgage execution is done in public with the aim of obtaining the most objective price of the collateral. If the debtor fails to fulfill its obligations as agreed, the creditor shall be entitled to withdraw from the value of the mortgage object. The execution is in the form of auction sale of collateral object or mortgage object in order to settle receivables. Mortgage execution is done in public with the aim of obtaining the most objective price of the collateral.

Kata Kunci : jaminan utang dengan pembebanan hipotek kapal, eksekusi hipotek