Analisis atas Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Batang

RADITYA PRAMANA, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan quality assurance terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mulai tahun 2015. Hal tersebut merupakan peran baru yang harus dijalankan oleh APIP. Sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan daerah APIP hanya berperan di sisi pelaksanaan dan pelaporan. Peran baru tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan. Salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan reviu tersebut adalah Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Batang sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan di Kabupaten Batang belum optimal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya studi kasus. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan di Kabupaten Batang baru pertama kali dilakukan pada tahun 2016. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah yang harus dilaksanakan oleh APIP di daerah terdiri atas reviu RKPD/Perubahan RKPD, reviu Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPD, reviu KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan dan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan oleh APIP Provinsi/Kabupaten/Kota, namun Inspektorat Kabupaten Batang hanya melaksanakan reviu RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan. Secara garis besar, proses pelaksanaan reviu RKA-SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun pelaksanaan reviu tersebut dirasakan masih kurang optimal. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan reviu tersebut belum optimal yaitu aparat pengawas yang terbatas, pengetahuan/pemahaman atas reviu yang belum memadai, waktu reviu yang terbatas, penyampaian data/dokumen oleh petugas dari SKPD yang sering kali terlambat, data/dokumen yang disampaikan kurang lengkap/belum final dan kesulitan untuk bertemu dengan petugas terkait.

The many problems in planning and budgeting in local governments have forced the Ministry of Home Affairs to issue a policy which regulates that Government Internal Supervisory Personnel (APIP) in local governments perform quality assurance against planning and budgeting activities by local governments starting from 2015. This has been a new role that must be taken by APIP. Earlier, in the management of local government finance, APIP only served on the execution and reporting side. This new role is implemented in the form of an annual development plan and budget review. One of the local governments which adopts such a review is Batang Regency. This research aims to explore the implementation of annual development plan and budget documents review by Batang Regency Inspectorate office in order to get a more comprehensive understanding. Moreover, this research is also conducted to identify the factors which cause the non-optimal implementation of annual development plan and budget documents review at Batang Regency. This research is conducted using a qualitative method, particularly a case study. The data collected were analyzed using textual data analysis. The research results show that the annual development plan and budget review in Batang Regency was first performed in 2016. The annual development plan and budget review for local government that must be performed by local APIP consists of the review on RKPD/RKPD Revision; SKPD Work Plan/ SKPD Work Plan Revision; KUA-PPAS/KUA-PPAS Revision; and review on RKA-SKPD/RKA-SKPD Revision by Provincial/ Regency/ Municipality APIP, whereas Batang Regency Inspectorate office only performs RKA-SKPD/RKA-SKPD Revision. Generally, the process of RKA-SKPD review performed by Batang Regency Inspectorate office consist of three stages, namely, planning, execution, and reporting. So far, the implementation of the review is still not optimal. The constraints and problems against the optimal implementation include the limited available supervisory personnel; the limited knowledge and understanding about review; the limited available time; the frequently tardy submission of data/documents by SKPD personnel; the incomplete or non-final data/document submitted and the difficulty to hold meetings with related officers.

Kata Kunci : Reviu, Perencanaan, Penganggaran, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat.