IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 35/PUU-X/2012 TERHADAP KEWENANGAN MUKIM DALAM PENGELOLAAN HAK ULAYAT DAN HUTAN ADAT DI MUKIM BEUNGGA KABUPATEN PIDIE, NANGGROE ACEH DARUSSALAM

RIFA AULIA, Rimawati, S.H., M.Hum,

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Mukim dalam pengelolaan atas hutan adat di Mukim Beungga , Kabupaten Pidie dan Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dengan Qanun Kabupaten Pidie nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2014-2034. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptip dan jenis penelitiannya adalah normatif empiris. Penelitian dengan jenis normatif empiris ini dibagi menjadi dua yaitu : penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder serta penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Subyek penelitian adalah responden dan narasumber dengan penentuan sampel (responden) secara purposive non- random sampling. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa : Pertama, Dalam konteks Mukim Beungga, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara belum di laksanakan sepenuhnya. Qanun dari Bupati Pidie mengenai penunjukan wilayah mukim Beungga yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2016 tidak mencukupi untuk melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 untuk menampung pengakuan atas kewenangan mukim terhadap hutan adat Mukim Beungga. Kedua, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 tahun 2014 tentang RTRW isinya belum merefleksikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang tidak menegaskan pemisahan hutan adat dari hutan negara

This research aims to understand analyse and the implementation of the Constitutional Court verdict Number. 35 / PUU-X / 2012 on the authority of the Mukim in managing of custom forest in Mukim Beungga, Pidie District and To find out the suitability of the verdict of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012 with Qanun Pidie number 5 of 2014 on the Aceh Spatial Plan 2014-2034. The study is descriptive and the research type is normative empiric. This normative empiric is divided into two, is : library study to gain secondary data as well field study to gain primary data. The research subject was respondents and informants selected by purposive non-random sampling. As for the conclusion of the research is, that: First, In the context of Mukim Beungga, the mandate of Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012 which excludes customary forests from the state forest category has not been fully implemented. Qanun from Pidie Regent about appointment of Beungga mukim territory issued on July 11, 2016 is insufficient to implement the mandate of Constitutional Court Decision no. 35 / PUU-X / 2012 to accommodate the recognition of mukim authority over the customary forest of Mukim Beungga. Second, the content Qanun of Pidie Number 8 of 2014 on The Aceh Spatial Plan 2014-2034 contents has not reflected the Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012 by not affirming the separation of customary forest from state forest.

Kata Kunci : Kewenangan Mukim, hak ulayat, Hutan Adat.