Kapasitas Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Desa (Studi di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas)

UKIK SHELI ARSANI, Drs. Bambang Purwoko, M.A.

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini membahas tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dialokasikan langsung dari APBN. Pemanfaatan dana desa untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa. Kapasitas pemerintah desa perlu dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan peraturan dan perintah yang ada (kapasitas teknokratik) serta kemampuan untuk menghadirkan ruang partisipasi (kapasitas politik) dalam proses pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana peneliti melakukan interpretasi dan membangun logika dari data yang ada baik berupa kata-kata dan tindakan informan maupun dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini mengambil Desa Rawalo sebagai lokasi penelitian dengan alasan Desa Rawalo memiliki potensi informasi dan infrastruktur yang baik. Namun potensi tersebut tidak berkorelasi dengan pemanfaatan dana desa di mana pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan yang telah diatur. Dalam penelitian ini terlihat bahwa keseluruhan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Rawalo dalam pengelolaan dana desa kurang baik. Namun jika dibandingkan, kapasitas teknokratik yang dimiliki oleh pemerintah Desa Rawalo sedikit lebih baik dari kapasitas politiknya. Kapasitas tenokratik tersebut dilihat dari: pertama, kapasitas regulasi yang mengalami peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan APBDes dan RKPDes pada tahun 2016, namun tidak diikuti dengan peningkatan profesionalitas pemerintah desa. Kedua, kapasitas ekstraksi dalam pengerahan aset manusia, sangat minim karena keseluruhan program pembangunan dikerjakan oleh pihak ketiga sehingga berpengaruh pada aset sosial yang ada. Selain itu, pemanfaatan aset keuangan dan aset politik juga tidak maksimal disebabkan oleh kurangnya profesionalitas pemerintah desa. Ketiga, kapasitas distributif dalam pengelolaan dana desa tidak didukung dengan penerapan prinsip keadilan dan profesionalitas yang baik, namun dilain sisi pemerintah desa berusaha untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas. Selain kapasitas teknokratik, kapasitas politik yang dimiliki pemerintah Desa Rawalo sangatlah rendah. Hal ini dilihat dari: pertama, kapasitas responsif dalam mewujudkan ruang partisipasi serta merespon permasalahan dan kritik yang muncul dimasyarakat tidak cukup baik. Kedua, kapasitas jaringan dan kerjasama sangat minim dikarenakan ketidakmampuan pemerintah Desa Rawalo dalam membangun jaringan yang kuat dengan BPD dan LPMD sehingga berdampak pada buruknya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

This study discusses the capacity of village government in managing village funds. The village fund is one of the sources of village revenues allocated directly from the state budget. Utilization of village funds for development progress and community welfare is strongly influenced by the capacity of the village government. It needs to be seen from the village government's ability to enforce existing regulations and orders (technocratic capacity) and the ability to provide space for participation (political capacity) in village fund management process. This research uses qualitative method with a case study approach, where the researcher do interpretation and build logic from the existing data either in the form of words and action of informant as well as documents obtained in the field. This research took Rawalo Village as research location with reason of Rawalo Village has good information and infrastructure potency. However, this potential is not correlated with the utilization of village funds in which village fund management does not fully comply with the priority of regulated use. In this research, it is seen that the overall capacity owned by Rawalo Village government in the management of village fund is not good enough. But when compared, the technocratic capacity of the Rawalo Village government is slightly better than its political capacity. Technocratic capacity is seen from: first, despite the regulatory capacity had been increased the accountability in the preparation of APBDes and RKPDes in 2016, it is not followed by improving the professionalism of village government. Second, the extraction capacity in the deployment of human assets is in minimal utilization because the overall development program is done by a third party so that it affects the existing social assets. In addition, the utilization of financial assets and political assets is also not maximal due to the lack of professionalism of village government. Third, distributive capacity in village fund management is not supported by the application of fairness and good professionalism, but on the other hand village government seeks to realize the principle of accountability. In addition to the technocratic capacity, the political capacity of the village government of Rawalo is very low. This can be seen from: first, responsive capacity in realizing the space of participation and responding to problems and criticisms that appear in the community is not good enough. Second, network capacity and cooperation is poor due to the inability of the Rawalo Village government to build strong networks with BPD and LPMD that made an impact on the poor transparency of village government in managing village funds.

Kata Kunci : Kata Kunci: Kapasitas Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa. Keywords: Capacity of Village Government, Village Fund Management.