PENGUJIAN ALAT BUKTI SEBAGAI SYARAT MINIMUM UNTUK PENETAPAN TERSANGKA DI PRAPERADILAN BELUM TERMASUK MENGADILI POKOK PERKARA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUPBLIK INDONESIA 1945)

BERNARD A.M.H., Aminoto, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 8 April 2015, maka objek praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP menjadi bertambah dengan dimasukkannya sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Permasalahan apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan ataukah tidak, sudah bukan lagi merupakan permasalahan secara yuridis. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 8 April 2015 tersebut memunculkan perdebatan baik dalam ranah akademis maupun dalam ranah praktek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) keabsahan pengujian alat bukti guna penetapan tersangka di praperadilan belum termasuk mengadili pokok perkara. 2) tindakan Penyidik yang mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dalam pemeriksaan di praperadilan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dari sisi prinsip HAM sudah sesuai dengan prinsip HAM yang dianut secara universal.Danpengujian alat bukti sebagai syarat minimum untuk penetapan tersangka di praperadilan belum termasuk mengadili pokok perkara.

With the issuance of the decision Constitutional Court No.21/PUU-XII/2014 April 8th 2015,then the object of pre-trial as forth in the article 77 KUHAP to be increased by the inclusion of validity of the determination of the suspect, search and seizure. The issue of whether the determination of a suspect is a pre-trial object or not, is no longer a legal issue. However, the decision Constitutional Court No.21/PUU-XII/2014 April 8th 2015 raises the debate both in acdemia and in the realm of criminal law practise. This research aims to know and analyze:1) The validity of the testing of evidence for the determinantion of suspect in the pre-trial does not the judicial review of the case. 2)Investigatoraction resulting in the suspect's determinaton to be invalid in a court hearing. This research is normative judical research.(normative law research) using the normative case studies of legal behavioral proucts, such as reviewing laws. The subject of the study is that the law is conceptualized as the norm or rule that prevails in society and becomes reverence of everyone's behavior. The results of the research show the decision of this constitutional courtfrom the side of the principle of justice is in accordance with the principle of the universally.And examination of evidence as a minimum requirement for the determination of a suspect in a pre-trial does not include prosecuting the principal issue of the case.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi; Praperadilan; Penyidik., The Constitutional Court, Pre-trial, Investigator.