KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KAB.SLEMAN,YOGYAKARTA

KIKI YANITA BUDI U, Dr. AG. Subarsono,MA,M.Si

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, merupakan kebijakan penguatan fiskal bagi Desa dalam bentuk pemberian dana 1 Milyar 1 Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kapasitas Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pengelola dana desa sangat perlu diperhatikan agar tujuan dari kebijakan dana desa dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil dan informasi tentang kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta serta kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Caturtunggal dalam pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dengan mencermati dokumentasi yang ada. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisa model analisis interaktif (interactive model). Dari hasil penelitian tentang kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Caturtunggal didalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari, pertama, kapasitas perencanaan dana desa, dimana Pemerintah Desa Caturtuggal hanya memfokuskan perencanaan dana desa pada bidang pembangunan sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat belum disentuh sama sekali. Kedua,kapasitas pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa juga belum optimal, dimana Pemerintah Desa Caturtunggal belum transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman desa ataupun media informasi lainnya.Ketiga, kapasitas sumberdaya manusia (sdm) Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa juga masih mengalami kekurangan sdm terutama pada bagian operasionalisasi sistem keuangan desa (siskeudes).

The village fund managed by the village government is a fiscal strengthening policy for the villages in the form of 1 billion village funding for the purpose of increasing the independence of village development and the empowerment of village communities.� Therefore, strengthening the capacity of the village government as the spearhead of village fund managers is very important to ensure the objectives of the village fund policy can be achieved as mandated in Law No. 6 of 2014. The purposes of this study are to obtain results and information in the village government capacity of village funds management in Caturtunggal village, Depok district, Sleman regency of Yogyakarta and the constraints faced by Caturtunggal village government in managing the village funds.� This type of research is qualitative research in a form of field� research. In this research, researchers get data through in-depth interviews, observation and by looking at the existing document.� Data analysis technique used in this study is an interactive model analysis technique. From the results of research on the capacity of Village Government in the management of village funds in Caturtunggal Village, Depok District, Sleman Regency of Yogyakarta City, it can be concluded that the capacity of Caturtunggal Village Government in village fund management still has not run well. It can be seen from, first, the planning capacity of the village fund, in which the village government Caturtuggal village budget planning focuses only on the field of construction while community empowerment has not been touched at all. Second, the capacity of the village government accountability in the management of funds is also not optimal village, where the village government Caturtunggal transparency to the public yet. This is evidenced by the absence of accountability reports on the realization of the use of village funds to the community either through village announcement boards or other information media. Third, the capacity of human resources Village Government in the village fund management is still experiencing a shortage tbsp especially on the operationalization of the financial system of the village.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Dana Desa, Kapasitas, Keuangan Desa / Village Government, Village Fund, Capacity, Village Finance