ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI TAHUN 2011-2015

JONA MARIA MANTOW, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, termasuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan pada tiap-tiap pemerintah daerah bervariasi. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang penting, terutama bagi para pemangku kepentingan. Di sisi lain, kesadaran pemerintah daerah untuk mengelola keuangan yang sehat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah se-Sulawesi Tahun 2011-2015 berdasarkan tipe pemerintahan yaitu, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Teori yang digunakan dalam menganalisis ialah teori enam dimensi Ritonga (2014) yang terdiri atas dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Di Tahun 2015 terdapat penambahan satu dimensi, yaitu dimensi operasional. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dan data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan pada masing-masing tipe pemerintahan berdasarkan enam dimensi Ritonga (2014). Selain itu, masih terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi kondisi keuangan daerahnya termasuk dalam kategori kurang.

Since the era of regional autonomy in Indonesia, the local governments have been provided with the authority to administer their own governments including managing their finance, following their local characteristics. This has made the financial management of each local government various. Thus, information concerning the financial conditions of the local governments is essential, especially for the stakeholders. Nevertheless, the local governments in Sulawesi still have low awareness of healthy financial management. This research is to analyze the financial condition of the local governments in Sulawesi year 2011-2015 based on three types of local government, namely province, regency, and city. The theory used for the analysis is Ritongas sixth dimension theory (2014) which includes short-term solvency, long-term solvency, budgetary solvency, financial independence, financial flexibility, and service-level solvency. In 2015, another dimension was added, the operational dimension. This research used a descriptive qualitative method and secondary data was collected using a documentation technique. The results of the research show that there is different financial condition of each government type based on Ritongas sixth dimensions theory (2014). In addition, there is a local government that gets unqualified opinion (WTP) from the Audit Board of Indonesia (BPK) even though it still has a low financial condition.

Kata Kunci : kondisi keuangan, pemerintah daerah, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional